Sri Mulyani Ungkap Alasan 3 Kali Blokir Anggaran K/L

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan pemerintah yang sudah tiga kali memblokir sebagian kecil anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). Pada tahun ini, anggaran yang diblokir atau terkena kebijakan automatic adjustment senilai Rp50,14 triliun. 

Sementara, pada tahun 2022 anggaran yang diblokir sebesar Rp39,71 triliun, dan pada tahun 2023 naik menjadi Rp50,23 triliun.

Baca Juga

PDB China Diprediksi Capai Rp400 Ribu Triliun pada 2030

"Itu dilakukan sebagai antisipasi. Selama ini kan kita lakukan juga selama tahun 2022-2023, dan sekarang 2024," ujar Sri Mulyani usai menggunakan hak suaranya di TPS 73, Tangerang Selatan, Rabu (14/2/2024).

Sri Mulyani menambahkan, kebijakan automatic adjustment sebetulnya hanya merupakan mekanisme anggaran yang diterapkan sesuai pola serapan anggaran di K/L. Besarannya hanya 5 persen dari total anggaran K/L.

Sebab, blokir anggaran sebesar 5 persen itu menurutnya didasari atas tren belanja Kementerian/Lembaga yang tiap tahunnya hanya terserap 95 persen. Maka, anggaran yang tidak terserap dicadangkan bila terjadi permasalahan, seperti saat masa Pandemi Covid-19.

Sri Mulyani menyebut, sebetulnya anggaran 5 persen jika dilihat dari track record juga hampir dilakukan semua kementerian. Sehingga, kira-kira ada di daerah atau bagian yang dianggap tidak akan mengganggu prioritas dari K/L itu. 

"Jadi ini mekanisme yang sudah berjalan selama empat tahun, semenjak pandemi tapi kemudian ini dianggap sebagai mekanisme untuk mempertajam dari keseluruhan pengelolaan anggaran kementerian/lembaga," ucapnya.

Dia pun menekankan, sejatinya automatic adjustment bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mendesak sesuai prioritas pemerintah. Misalnya, saat terjadi banyaknya jalan rusak di daerah, anggaran cadangan K/L bisa digunakan.

"Waktu tahun lalu juga dilakukan prioritas baru seperti Inpres untuk jalan karena jalan-jalan rusak. Sehingga kalau memang dianggap ada suatu prioritas baru, kita minta seluruh K/L untuk mencadangkan 5 persen," tuturnya.

Meski begitu, Sri Mulyani belum mau menjelaskan, anggaran hasil blokir pada tahun ini akan digunakan untuk memenuhi kebijakan apa saja. Ia hanya menekankan pencairannya akan disesuaikan kebutuhan prioritas pemerintah.

Editor: Aditya Pratama