Tahun 2021, UMKM Diminta Digitalisasi hingga Inovatif Berbasis Riset

Aditya Pratama · Minggu, 03 Januari 2021 - 09:52:00 WIB
Tahun 2021, UMKM Diminta Digitalisasi hingga Inovatif Berbasis Riset
Produk kerajinan lidi nipah dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). (Foto: Pemprov Babel)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) meminta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bertransormasi untuk memaksimalkan kinerja. Pasalnya, belum ada tanda-tanda berakhirnya pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak Maret 2020.

“Kami mengharapkan tidak hanya pemerintah yang melakukan perbaikan database, kolaborasi, dan membuka berbagai akses bagi UMKM melalui berbagai kebijakan, tetapi UMKM juga harus konsolidasi, digitalisasi, kreatif, serta inovatif berbasis R&D," ujar Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM Victoria Simanungkalit dalam keterangan tertulis, Minggu (3/1/2021).

Victoria menambahkan, sektor yang sangat potensial untuk digarap adalah pertanian. Hal ini didasari data d imana sektor tersebut trennya tetap positif.

"Terakhir di Q3 2020 angkanya di 2.15 persen. Ini potensi, pangan itu tetap dibutuhkan meski pandemi menerjang," kata dia.

Dia menuturkan, UMKM merupakan sektor yang harus pulih lebih dulu. Pasalnya, 99 persen pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dan penyerapan tenaga kerjanya mencapai 97 persen.

"Masyarakat harus terlibat secara nyata, yakni dengan belanja produk UMKM supaya ekonomi bisa tetap bergulir," ucap Victoria.

Menurut dia, pemerintah telah melakukan berbagai kolaborasi. Di antaranya, alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp123,46 triliun untuk UMKM dan berbagai program lintas stakeholders telah ditempuh sebagai langkah gotong-royong untuk memastikan UMKM bertahan di tengah dampak Covid-19 yang kian menyesakkan.

Kemenkop UKM juga telah melakukan enam program PEN khusus UMKM, mulai dari Restrukturisasi Usaha hingga Banpres Produktif, 3,4 juta unit UMKM onboarding, Rp303 triliun potensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), dan Rp35 triliun potensi belanja BUMN.  

Selain itu, 27 juta masker UMKM senilai Rp150 miliar dan kolaborasi sembilan Agregator untuk pemenuhan tujuh komoditas pangan masyarakat dari KUMKM melalui sembilan Klaster Pangan BUMN.

Editor : Ranto Rajagukguk