Tampik Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jokowi: Masih Tunggu Kajian

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widoo (Jokowi) menampik sejumlah pemberitaan yang menyebut sudah ada keputusan mengenai lokasi baru Ibu Kota negara yang akan dipindahkan dari Jakarta. Lokasi baru itu disebutkan berada di salah satu wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya,” kata Jokowi menjawab wartawan saat menyampaikan keterangan pers, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019) dikutip dari laman Setkab.

Baca Juga

Transaksi Jakarta Muslim Fashion Week 2026 Capai Rp325 Miliar

Sebelumya saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan RI Tahun 2019, Jumat (16/8/2019), Jokowi telah menyampaikan permohonan izin untuk memindahkan Ibu Kota negara dari Jakarta.

“Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, Ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. “Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” katanya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil sebelumnya sempat membocorkannya bahwa Ibu Kota negara akan pindah ke Kaltim. "Iya, Kaltim (Kalimantan Timur), tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana yang belum," kata Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Dia mengatakan, luas lahan secara keseluruhan untuk ibu kota baru mencapai 200-300 ribu hektare (ha). Namun, untuk tahap pertama alias inti dari ibu kota, dibutuhkan sekitar 3.000 ha.

"Sehingga bisa bikin kota taman kota indah banyak tamannya orang bisa hidup sehat udara bersih. kita harapkan jadi kota menarik buat dihidupi," ucap dia.

Pria asal Aceh ini mengatakan, sebagai pusat pemerintahan yang baru, bangunan yang akan dibangun pada tahap awal di antaranya kantor presiden, kantor menteri, dan kantor DPR.

Editor: Ranto Rajagukguk