Tarif Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Sebut Petani Bakal Dapat BLT 

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah bakal menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada petani. Hal ini dilakukan untuk melindungi petani dari dampak kenaikan tarif cukai rokok pada 2022. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, anggaran BLT berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT). Anggaran ini untuk dialokasikan untuk memitigasi tenaga kerja Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Baca Juga

Pejabat The Fed Peringatkan Ancaman Resesi AS di Tengah Lonjakan PHK

“Kita mengalokasikan DBH CHT ini untuk daerah agar daerah bisa membantu tenaga kerja terutama yang terkena dampak negatif dari kebijakan CHT yang kita naikkan untuk melindungi sisi konsumen dan anak-anak,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (16/12/2022).

Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa tenaga kerja SKT semakin menurun seiring dengan pergeseran produksi rokok ke produk buatan mesin. Dari jumlah 195.432 orang pada tahun 2010, jumlah tenaga kerja SKT pada tahun 2019 turun menjadi 140.996 orang.

Baca Juga

Tarif Cukai Rokok Naik, Saham Produsen Rokok Berguguran

Dia menyebut, penggunaan DBH CHT secara spesifik ditujukan kepada buruh tani tembakau atau buruh pabrik rokok terdampak. Adapun untuk petani tembakau, DBH CHT dialokasikan untuk peningkatan kualitas bahan baku, iuran jaminan produksi, subsidi harga, serta bantuan bibit, benih, pupuk, sarana dan prasarana produksi.

"Ada dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai, pelatihan keterampilan kerja, dan bantuan modal usaha.Untuk DBH CHT kami akan terus memperbaiki policy-nya,” kata dia.

Baca Juga

Alasan Tarif Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani: Bantu Masyarakat Miskin 

Pemerintah terus meningkatkan dukungan terhadap petani atau buruh tani tembakau serta buruh rokok dengan memperbarui kebijakan pengalokasian anggaran DBH CHT. Pada tahun 2020, minimal 50 persen DBH CHT dialokasikan untuk sektor kesehatan, sementara sisanya belum ada ketentuan sehingga daerah memiliki kebebasan.

Namun sejak tahun 2021, DBH CHT dialokasikan menjadi 25 persen untuk kesehatan, 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, serta 25 persen untuk penegakan hukum.

Baca Juga

Kurangi Jumlah Perokok Anak-anak, Tarif Cukai Rokok Naik Jadi 12 Persen di 2022

“Kita kemudian menurunkan kesehatan menjadi 25 persen sehingga 50 persen dipakai untuk membantu kesejahteraan rakyat terutama petani tembakau dan memberikan bantuan terutama pada mereka yang harus ikut dalam PBI. Bisa dialihkan untuk bidang kesehatan kalau memang kesehatan masih prioritas dan urgent,” ucap Sri Mulyani.

Editor: Aditya Pratama