Tekan Disparitas Harga, INSA Sebut Program Tol Laut Bukan Urusan 1 Kementerian

JAKARTA, iNews.id - Asosiasi Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional (INSA) memandang upaya menekan disparitas harga melalui program tol laut bukan hanya urusan satu kementerian. Perlu ada dukungan kementerian atau lembaga lain agar dapat berjalan maksimal.

“Untuk menekan disparitas harga, harus ada dukungan kementerian/lembaga lain agar lancar dan terintegrasi. Menko Perkonomian, Kementerian Perdagangan, mereka tidak kalah pentingnya,” ujar Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto, Jumat (3/7/2020).

Diskon Transportasi Lebaran 2026, Pemerintah Gelontorkan Anggaran Rp200 Miliar

Dia menjelaskan Kemenhub bertugas menyediakan angkutan serta subsidi bagi operator yang ditugaskan, baik itu BUMN, yakni Pelni maupun swasta yang telah memenangkan lelang. “Kita melihatnya seperti itu tentu harus disosialisasikan bukan hanya dari satu kementerian, dari kementerian-kementerian lain juga, contoh ini berkaitan satu sama lain dari lembaga-lembaga daerahnya juga,” katanya.

Selain itu, perlu pengawasan di lapangan karena adanya spekulan yang menyebabkan disparitas harga tidak hilang. “Perlu juga pengawasan, harga barang tol laut kalau kita lihat banyak spekulan, kita enggak selalu bisa kontrol semua. Seharusnya barang-barang yang subsidi itu dikasih ‘stamp’ (penanda), sehingga ada menghindari adanya permainan harga,” ujarnya.

Naik 200 Persen, Pemerintah Intensifkan Ekspor Mamin ke Jepang

Menurut Carmelita, perlu peran serta kementerian dan lembaga dalam menekan disparitas harga dan memastikan pergerakan logistik yang terintegrasi dan lancar, termasuk konektivitas antar moda transportasi dan pemantauan harga barang tol laut hingga ke tangan konsumen.

Carmelita menuturkan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang belum lama ini diterbitkan, diharapkan akan mempercepat optimalisasi kinerja tol laut, mengingat inpres tersebut bertujuan meningkatkan sinergitas seluruh instansi dalam meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Harga Beras di Daerah Papua Ini Rp2 Juta per Karung, Mie Instan 1 Dus Rp1 Juta

“Program Tol Laut yang sudah berjalan baik ini harus diiringi dengan munculnya industri di wilayah Timur sehingga adanya pertumbuhan muatan balik kapal, dengan begitu nantinya akan membuat daya saing logistik kian baik,” katanya.

Selain itu, Ia menambahkan. tingkat keterisian kapal-kapal tol laut memang masih perlu terus dioptimalkan karena masih ada beberapa rute yang muatannya masih berkisar 30 persen, meski ada juga rute tol laut yang sudah sampai 100 persen.

Sejak diluncurkan pada akhir 2015, jumlah trayek tol laut sebanyak 26 pada 2020. Dari jumlah itu, tujuh rute dilayani pelayaran swasta nasional.

Editor: Dani M Dahwilani