Tenaga Kerja Sesuai Keahlian, Menaker Perkuat Pelatihan Vokasi

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah tengah memperkuat akses pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualitas agar pekerja angkatan baru maupun yang ingin beralih profesi bisa meningkatkan kariernya. Pelatihan vokasi itu juga dalam upaya memetakan keahlian agar sesuai dengan bidang yang ditekuni.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri menuturkan, wadah yang menjembatani calon atau para pekerja menjadi cukup penting karena ke depannya sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dituntut memiliki kualiatas yang mumpuni.

RUU Redenominasi Rupiah Masuk Prolegnas, Airlangga: Belum Dibahas

"Karena itu kami usulkan mengenai pentingnya bridging antara talent-talent yang existing ini dengan talent-talent yang dibutuhkan karena kadang yang dibutuhkan ini dengan yang existing ini tidak menyambung," katanya setelah Rapat Koordinasi tentang Vokasional di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Sementara itu, terkait dengan upaya tersebut, Kemenaker sudah melakukan program reorientasi, revitalisasi, rebranding Balai Latihan Kerja (BLK). BLK yang tadinya tidak fokus karena terlalu banyak penjuruan, maka akan difokuskan dan produksinya akan ditingkatkan.

"Tadinya ada yang 19 kejuruan dan ini kita kurangi cukup dua atau tiga kejuruan tapi produksinya yang tadinya per tahun cuma sekitar 300, sekarang produksinya bisa 7.000 setahun," tutur dia.

Selain itu, Kemenaker akan melakukan upgrading untuk kejuruan supaya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja sekarang.

Misalnya, seperti di Semarang BLK untuk garmen atau menjahit, permasalahannya bagaimana cara merekrut anak muda milenial untuk mau ikut serta pelatihan menjahit. Untuk itu, Kemenaker akan mentransformasikan BLK tersebut menjadi penjuruan fashion designer.

"Ini juga jadi salah satu upaya untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman termasuk perubahan karakter," ucap dia.

Sekarang program BLK yang berada di bawah payung Kemenaker total pesertanya kurang lebih sekitar 100.000 dalam setahun. Walaupun termasuk terbesar di antara kementerian lain, namun angka tersebut kurang memuaskan karena kapasitas dan pendanaannya terbatas.

"Tapi kan itu kurang masif, tapi kan kita karena kapasitasnya juga terbatas dan pendanaannya juga terbatas. Kalau dengan kementerian lain kalau ditotal-total yang dari pemerintah itu mungkin 200-250 ribu," ucapnya.

Editor: Ranto Rajagukguk