Tingkat Stunting Tinggi, Bantuan Pangan Disiapkan Ubah Pola Konsumsi

JAKARTA, iNews.id – Sejumlah permasalahan kesehatan yang terjadi di Indonesia dinilai karena buruknya pola konsumsi pangan masyarakat. Untuk itu, pemerintah mengarahkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk menurunkan angka kemiskinan.

"Sempat Maret kemarin penurunan kemiskinan kecil karena ada keterlambatan penyaluran rastra. BPNT ini bukan hanya berubah jadi nontunai, tapi juga untuk memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Baca Juga

Kepala BGN: 17 Ribu Dapur MBG Ciptakan Lapangan Kerja 741 Ribu Orang

Permasalahan kesehatan yang dialami oleh balita di antaranya tingginya tingkat stunting (balita dengan tinggi badan lebih pendek dari ukuran normal) dengan perbandingan satu dari tiga anak yang menderita. Selain itu, satu dari delapan balita mengalami berat badan berlebih (over weight).

Masyarakat usia dewasa juga tidak terhindar dari masalah kesehatan akibat pola konsumsi, di antara satu dari empat orang dewasa mengalami berat badan berlebih (over weight). Begitu juga dengan banyaknya pengidap anemia di kalangan wanita usia produktif dengan perbandingan satu dari empat wanita.

Dengan demikian, perlunya upaya untuk menyalurkan bantuan pangan ke masyarakat yang membutuhkan untuk meningkatkan akses pangan. Adanya tren peningkatan konsumsi makanan dan minuman olahan juga perlu diperbaiki terutama di perkotaan.

Selain itu, penyaluran BNPT tersebut diharapkan dapat meningkatkan transaksi nontunai, inklusi keuangan, dan pertumbuhan ekonomi di daerah karena adanya perputaran komoditas pangan lokal. Dengan demikian, perluasan BPNT tahun 2018 harus dipastikan berjalan tepat waktu.

Perluasan BPNT juga dilakukan dari hanya 1,2 juta keluarga penerima manfaaat (KPM) di 44 kota menjadi 10 juta di kabupaten/kota. Hal ini dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah juga harus mendukung sosialisasi kelancaran penyaluran ketersediaan agen serta pengamanan logistik dan harga pangan.

"Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai dari 1,2 juta KPM di 44 kota jadi 10 juta di kabupaten atau kota. Ini bertahap," kata Bambang.

Editor: Ranto Rajagukguk