Tunda Proyek Kelistrikan Demi Rupiah, Ini Komentar Menko Luhut

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah telah menunda proyek kelistrikan nasional sebesar 15.200 Mega Watt (MW) dari proyek 35.000 MW. Proyek listrik yang ditunda tersebut merupakan proyek yang belum mencapai financial closing.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, proyek-proyek yang ditunda tersebut hanya proyek yang berlokasi di Pulau Jawa. Oleh karenanya, target rasio elektrifikasi pemerintah tidak berubah.

Jajaki Pasar Amerika Latin, Produk Tempe RI Masuk Chile

Sebab, rasio elektrifikasi ini menargetkan daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau listrik. Sementara, di Pulau Jawa aliran listrik sudah merata bahkan pasokan listriknya sudah berlebih.

"Kan ini lebih banyak proyek pembangunan yang di Jawa. Karena kalau di Jawa kan memang sudah berlebih," ujarnya di DPR RI, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, target rasio elektrifikasi nasional tetap sebesar 90 persen hingga 2019. Pencapaian rasio elektrifikasi hingga kini sudah 97,14 persen dan diperkirakan akhir 2018 mencapai 97,5 persen.

Meski demikian, Luhut belum tahu pasti proyek kelistrikan yang mana saja yang ditunda. Namun, pemerintah tidak akan menunda proyek-proyek itu terlalu lama.

"Ada di (Menteri ESDM) Jonan (list proyek yang ditunda). Tapi saya kira, kita juga tidak bisa postpone (menunda) itu terlalu lama. Jonan akan hitung itu dengan baik," kata dia.

Kementerian ESDM sebelumnya turut menyatakan, ada beberapa proyek strategi nasional di bidang kelistrikan yang perlu diatur ulang. Hal ini untuk kurangi tingkat impor yang membebani rupiah

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, proyek kelistrikan ini akan ditunda ke tahun-tahun berikutnya. "35,000 MW yang belum financial close yang sudah digeser ke tahun-tahun berikutnya itu sekitar 15.200 MW," ujarnya.

Pada awalnya proyek 15.200 MW tersebut direncanakan selesai pada 2019. Namun, dengan adanya penundaan ini sebagian proyek ditunda hingga ke 2021 bahkan 2026 sesuai dengan kebutuhan kelistrikan nasional.

Penundaan ini juga disebabkan oleh pertumbuhan listrik yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Target ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (ABPN) 2018 sebesar 8 persen sedangkan diprediksi hingga akhir tahun hanya tumbuh maksimal 6 persen.

"Tidak dibatalkan, karena konsumsi listrik, pertumbuhan listrik tahun lalu 7 persen. Triwulan II itu 4,7 persen. Tahun ini estimasi bisa maksimum sekitar 6 persen sedangkan target APBN 8 persen. Makanya digeser banyak proyek," ucapnya.

Editor: Ranto Rajagukguk