UMP Naik 8,51 Persen, Wamenkeu Pastikan Sudah Sesuai dengan Kondisi Ekonomi Nasional

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Sabtu, 02 November 2019 - 21:13 WIB
UMP Naik 8,51 Persen, Wamenkeu Pastikan Sudah Sesuai dengan Kondisi Ekonomi Nasional

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah telah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen. Kenaikan UMP setiap tahun dihitung berdasarkan akumulasi inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, besaran kenaikan tersebut telah sesuai dengan pergerakan ekonomi nasional. Pasalnya, dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen dan inflasi sebesar 3 persen.

"Kalau misalkan pertumbuhan ekonomi 5 persen dan inflasi 3 persen maka dia itu (kenaikan UMP) sebenarnya in line dengan kenaikan gerak ekonomi," ujarnya di kantornya, Jakarta, Sabtu (2/11/2019).

Oleh karenanya, dia meyakini kenaikan UMP ini akan meningkatkan pertumbuhan konsumsi. Selain itu, kenaikan UMP ini juga akan membuat masyarakat untuk berinvestasi lebih banyak.

"Itu kan bagian dari upah, upah itu nanti menjadi pendapatan masyarakat atau rumah tangga, pendapatan rumah tangga sebagian jadi konsumsi sebagian jadi investasi. Jadi itu bagian dari pergerakan ekonomi," ucapnya.

Dalam menghitung kenaikan UMP ini, pemerintah juga memerhatikan peningkatan produktivitas karyawan. Dengan demikian, produktivitas nasional akan meningkat setiap tahunnya seiring dengan kenaikan UMP.

"Upah minimum kan selalu setiap tahun disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tapi tetap memperhatikan produktivitas karyawannya. Itu proses yang setiap tahun terjadi," tutur dia.

Kenaikan UMP ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kenaikan UMP setiap tahun dihitung berdasarkan akumulasi inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Lewat SE tersebut pemerintah memerintahkan para gubernur untuk menetapkan UMP 2020 dengan tetap memerhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov). Penetapan UMP ini harus selesai dan diumumkan secara serentak pada 1 November 2019.

"UMK tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya 21 November 2019. UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020," bunyi SE itu.


Editor : Ranto Rajagukguk