Ungkap Modus Pencucian Uang, Menko Airlangga: Pemalsuan Alkes hingga Penipuan Investasi

 JAKARTA, iNews.id - Pemerintah terus mencegah adanya aksi pencucian uang yang saat ini masih terjadi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Financial Action Task Force (FATF) dalam laporannya menjelaskan, money laundering atau pencucian uang terjadi dalam varian berbeda.

"Money Laundering yang melibatkan pemalsuan alat-alat kesehatan (alkes/counterfeiting medical goods), cybercrime, penipuan investasi (investment fraud), penipuan yang berkedok kegiatan sosial (charity fraud), termasuk penyalahgunaan dalam stimulus ekonomi (abuse of economic stimulus measures)," kata Airlangga dalam video virtual, Kamis (14/1/2021).

Baca Juga

Bahlil: Pembelian BBM Subsidi di Wilayah Banjir Sumatera Tidak Perlu Pakai Barcode

Dia menuturkan, penuntasan proses Mutual Evaluation dalam rangka keanggotaan penuh Indonesia dalam FATF maupun upaya membangun sistem untuk mencegah terjadinya penyimpangan di berbagai sektor, perlu menjadi perhatian bersama.

"Perlu pula menjadi perhatian kita, concern FATF yang menyangkut beberapa hal Perubahan kebiasaan dalam pola transaksi keuangan masyarakat luas melalui internet (online) akibat pembatasan pergerakan, penutupan kantor-kantor bank & perusahaan," ucapnya.

Baca Juga

Airlangga Hartarto Minta Kader Golkar Kawal Program Vaksinasi Pemerintah

Terkait mitigasi risiko money laundering dan terrorism financing (pendanaan terorisme), dia mengimbau Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme untuk memperkuat penerapan risk based supervision, sebagaimana dipersyaratkan dalam standar internasional yang tertuang dalam FATF’s 40 Recommendations.

"Kami memahami bahwa ketentuan mengenai pengawasan berbasis risiko, telah diatur dalam peraturan masing-masing Kementerian/Lembaga, karena itu tinggal dijalankan dengan konsekuen, serta dilakukan tanpa mengganggu lembaga jasa keuangan yang sah, dan tanpa mengakibatkan aktivitas keuangan masyarakat melenceng ke arah penyedia jasa keuangan yang  tidak berizin (illegal providers)," tuturnya.

Editor: Ranto Rajagukguk