Uni Eropa Tolak Sawit RI, Kadin dan Pemerintah Konsisten Promosikan ISPO

JAKARTA, iNews.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama pemerintah mencermati cara menangkal sentimen negatif global terhadap sawit nasional. Pasalnya, Uni Eropa akan memberlakukan larangan pemanfaatan kelapa sawit dan produk turunannya.

Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, keduanya konsisten mempromosikan sustainable development (pembangunan berkelanjutan). Pasalnya, Indonesia telah menerapkan tata kelola sawit berdasarkan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang memiliki standar di atas rata-rata kriteria yang dipersyaratkan oleh lembaga sertifikasi internasional.

KBI Dorong Produktivitas Komoditas Resi Gudang

"Indonesia memiliki industri sawit yang berkaitan dengan ISPO yang memiliki standar tinggi dari kriteria lembaga sertifikasi internasional. Tapi masih punya banyak kendala," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Seperti diketahui, ISPO ditetapkan pada 2009 oleh pemerintah agar semua pihak di sektor kelapa sawit memenuhi standar pertanian yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar global. Sistem sertifikasi ISPO mengacu kepada standar internasional dan penilaian kesesuaian Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Tak hanya dukungan dalam sertifikasi ISPO, Kadin juga berharap agar Indonesia-EU Comprehensive Economic Agreement dapat segera terealisasi. Pasalnya dalam persaingan pasar sawit dunia, Indonesia mulai tergeser oleh Malaysia dan India yang memiliki Comprehensive Economic Cooperation Agreement India-EU.

Pasalnya, tarif sawit India mendapatkan penurunan dari 54 persen menjadi 45 persen, sedang Indonesia tetap dikenakan tarif 54 persen, sehingga pasar sawit Indonesia direbut Malaysia.

"Dua tahun yang lalu Turki masih beli 360 juta dolar AS sawit Indonesia, tapi sekarang cuma 5 juta dolar AS. Karena Malaysia sedang menyelesaikan FTA-nya dengan Turki. Tantangan tidak hanya di negara tujuan tapi dengan sesama produsen CPO," ucapnya.

Menurutnya, ekspor komoditi sawit dalam beberapa tahun cukup menurun baik nilai maupun volumenya, mulai pada bulan Januari 2019. Sebelumnya, sawit Indonesia menghadapi kesulitan di pasar Uni Eropa karena Parlemen UE mengeluarkan Delegated Act Renewable Energy Directive" (RED) II pada tahun 2018, yang mengusulkan penghentian konsumsi biodiesel berbasis sawit dari Indonesia.

Jauh sebelum itu, April 2017 Parlemen Uni Eropa menerbitkan resolusi tentang Minyak Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan Tropis. Resolusi itu melarang penggunaan produk sawit asal Indonesia.

Salah satunya adalah penolakan penggunaan CPO sebagai bahan bakar kendaraan bermotor oleh Uni Eropa. Sehingga Uni Eropa akan melrang pemanfaatan minyak kelapa sawit dan turunannya sebagai bahan pembuatan biofuel pada 2030 mendatang.

"Isu ini bisa menghambat industri sawit Indonesia. Kami akan terus meyakinkan publik dunia bahwa Indonesia sudah berkomitmen menjalankan praktek pengelolaan hutan berkelanjutan seperti yang ditetapkan dalam MDG's dan SDG's, seharusnya tidak ada isu lagi bagi industri sawit Indonesia di pasar Uni Eropa," tutur dia.

Editor: Ranto Rajagukguk