Utang Luar Negeri Indonesia Akhir Juli Naik 1,7 Persen Jadi Rp5.930 Triliun

Michelle Natalia ยท Rabu, 15 September 2021 - 12:11:00 WIB
Utang Luar Negeri Indonesia Akhir Juli Naik 1,7 Persen Jadi Rp5.930 Triliun
Utang Luar Negeri Indonesia akhir Juli naik 1,7 persen jadi Rp5.930 Triliun. (Foto: ilustrasi/Antara)

JAKARTA, iNews.id - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2021 sebesar 415,7 miliar dolar AS atau setara Rp5.930 triliun. Angka itu tumbuh 1,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

Namun pertumbuhan utang akhir Juli lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2 persen. Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah.

Direktur Eksekutif Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, ULN pemerintah tumbuh lebih rendah dibandingkan Juni. Posisi ULN Pemerintah di Juli 2021 mencapai 205,9 miliar dolar AS atau tumbuh 3,5 persen secara yoy, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan Juni 2021 sebesar 4,3 persen secara yoy. 

"Perkembangan ini disebabkan oleh penurunan posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral, di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19, dengan tetap menjaga kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan ULN melalui pelunasan pokok pinjaman yang jatuh tempo," kata dia di Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Sesuai strategi pembiayaan yang telah ditetapkan, pemerintah juga menerbitkan SBN dalam dua mata uang asing (dual-currency), yaitu dolar AS dan Euro pada Juli 2021 untuk memenuhi pembiayaan APBN secara umum, termasuk untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Penerbitan SBN valuta asing tersebut memanfaatkan momentum sentimen positif investor yang kuat dan kondusifnya pasar keuangan AS. 

Dia menuturkan, pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN pemerintah secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, yang mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,8 persen dari total ULN pemerintah, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 17,2 persen, sektor jasa pendidikan 16,4 persen, sektor konstruksi 15,4 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 12,6 persen.

"Posisi ULN pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," kata Erwin di Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Editor : Jujuk Ernawati

Halaman : 1 2