Utang Luar Negeri Indonesia di Juli Turun Jadi Rp5.965 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia kembali menurun pada Juli 2022. ULN Indonesia pada akhir Juli lalu menjadi sebesar 400,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp5.965 triliun. 

Jumlah itu turun sedikit dibanding dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 403,6 miliar dolar AS. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, penurunan ULN disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta. 

Baca Juga

RI Bidik Kerja Sama Sektor Maritim dengan Rusia, Ini Potensinya

"Secara tahunan, posisi ULN Juli 2022 mengalami kontraksi sebesar 4,1 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,2 persen (yoy)," kata dia, dalam keterangannya, Kamis (15/9/2022).

Sementara itu, ULN pemerintah pada Juli tercatat sebesar 185,6 miliar dolar AS. Angka itu juga turun dari bulan sebelumnya sebesar 187,3 miliar dolar AS. 

Baca Juga

Sri Mulyani: Kalau Tambah Anggaran Subsidi BBM, dari Mana, Suruh Ngutang?

Secara Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi sebesar 9,9 persen, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada Juni 2022 yang sebesar 8,6 persen. Penurunan ULN pemerintah akibat pergeseran penempatan dana oleh investor nonresiden di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. 

Adapun instrumen pinjaman mengalami kenaikan posisi dari bulan sebelumnya yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, baik untuk penanganan Covid-19, pembangunan infrastruktur maupun untuk pembangunan proyek dan program lainnya. Penarikan ULN yang dilakukan di Juli 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Dia menuturkan, dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas, antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5 persen dari total ULN pemerintah); sektor jasa pendidikan (16,5 persen); sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen); sektor konstruksi (14,2 persen); dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,8 persen).