Utang Luar Negeri RI Naik jadi 453,4 Miliar Dolar AS di Kuartal II 2026, BI Ungkap Penyebabnya

JAKARTA, iNews.id - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai 453,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp7.000 triliun pada Kuartal II 2026. Bank Indonesia (BI) mencatat ULN tumbuh 4,4 persen secara tahunan (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan pertumbuhan ULN terutama berasal dari peningkatan ULN publik, mencakup pemerintah dan bank sentral. Pada saat bersamaan, ULN swasta masih mengalami kontraksi.

BI Luncurkan Kartu Kredit Indonesia, Bisa Digunakan untuk Transaksi QRIS

"Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah," ungkap Denny dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Denny menyebut ULN pemerintah pada Kuartal II 2026 mencapai 216,3 miliar dolar AS. Angka tersebut tumbuh 2,9 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada Kuartal I 2026 sebesar 3,8 persen (yoy).

Independensi BI vs Arah Angin Politik

Perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi aliran dana masuk ke Surat Berharga Negara (SBN). Menurut BI, kondisi tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” ungkap Denny.

Puan: Fit and Proper Test Calon Pimpinan BI Digelar Pekan Depan

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaan utang.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah digunakan untuk beberapa bidang utama, yakni:

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial: 22,0 persen
Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib: 20,6 persen
Jasa Pendidikan: 16,2 persen
Konstruksi: 11,5 persen
Transportasi dan Pergudangan: 8,5 persen

BI menyebut posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali. Hampir seluruh ULN pemerintah juga merupakan utang berjangka panjang.

Peningkatan ULN publik turut dipengaruhi kenaikan ULN bank sentral. BI menyebut kenaikan tersebut terutama berasal dari meningkatnya kepemilikan nonresiden terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global yang kembali meningkat,” jelasnya.

Semetara itu, ULN swasta masih mencatat kontraksi. Pada Kuartal II 2026, ULN swasta berada di posisi 194,6 miliar dolar AS, turun 0,6 persen (yoy). Meski masih terkontraksi, penurunan tersebut lebih rendah dibandingkan Kuartal I 2026 yang mencapai 1,3 persen (yoy).

Kontraksi terutama berasal dari kelompok peminjam lembaga keuangan atau financial corporations. Kelompok tersebut mencatat kontraksi ULN sebesar 3,4 persen (yoy), membaik dibandingkan kontraksi 6,3 persen pada Kuartal I 2026.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian. Keempat sektor tersebut memiliki pangsa 79,4 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta juga masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi 75,7 persen dari total ULN swasta. BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat karena pengelolaannya menerapkan prinsip kehati-hatian.

Indikatornya terlihat dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,6 persen pada Kuartal II 2026. Selain itu, utang jangka panjang masih mendominasi dengan porsi 82,1 persen dari total ULN Indonesia.

Editor: Puti Aini Yasmin