DPR Mulai Bergerak! Besok Bahas Putusan MA soal Ijazah Gibran

JAKARTA, iNews.id — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mulai membahas aspirasi masyarakat terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka pada masa sidang yang dimulai Selasa (10/11/2026). Pembahasan ini menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pimpinan DPR telah menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait wacana pemakzulan Gibran. Namun, hingga kini DPR belum mengambil sikap karena masih menjalani masa reses.

Viral Kepala MA di Grobogan Nekat Turunkan Foto Wapres Gibran, Ini Alasannya

Dasco menjelaskan, DPR juga masih menunggu salinan lengkap putusan MA sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Gibran Diminta Mundur, PAN: Jika Menolak Harus Dieksekusi Lewat Jalur Politik

"Memang karena DPR pada saat ini belum bersidang, dan kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung. Nah, sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dia mengatakan, pimpinan DPR akan mendengarkan pandangan para anggota dewan setelah masa sidang kembali dibuka. Aspirasi tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan DPR dalam menentukan sikap.

"Nah, oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mendorong para pimpinan partai politik (parpol) segera menggelar pertemuan untuk membahas putusan MA terkait suket penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Doli, putusan MA tersebut membuat pertemuan antarpimpinan parpol semakin mendesak. Dia menilai persoalan ini perlu dibicarakan bersama agar menghasilkan keputusan yang tepat.

"Saya tetap mendorong bahwa ada harus ada pertemuan pimpinan-pimpinan partai politik, ya, untuk membicarakan ini dan ini urgensitasnya makin tinggi akibat putusan MA ini. Kalau kemarin cuma putusan MK ya mungkin kita bisa masih punya waktu lah ya, tapi dengan ada putusan Mahkamah Agung ini saya kira semakin mendesak untuk segera dibicarakan," kata Doli, Senin (2/11/2026).

Doli berharap, pertemuan tersebut mengedepankan tiga prinsip utama. Pertama, setiap keputusan harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Kedua, langkah yang diambil wajib sesuai dengan konstitusi serta menjunjung tinggi etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, keputusan harus mempertimbangkan keutuhan dan kedaulatan negara. Dia mengingatkan agar langkah politik yang diambil tidak sampai mengganggu stabilitas pemerintahan maupun penyelenggaraan negara.

"Nah, yang ketiga adalah ya ini juga harus menjadi pertimbangan yang serius. Putusan yang akan diambil itu harus tetap berorientasi pada terjaganya keutuhan dan kedaulatan negara ya. Jangan sampai apa pun keputusan yang diambil itu ya mau diterusin atau tidak diteruskan ya, ini jangan sampai mengganggu penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan," tuturnya.

Editor: Suriya Mohamad Said