Dugaan Pemborosan Anggaran MBG Rp10,5 Triliun, Kepala BGN Buka Suara dan Siap Dukung Penegakan Hukum

JAKARTA, iNews.id — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan tanggapan terkait temuan dugaan pemborosan anggaran sebesar Rp10,5 triliun per tahun dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terungkap dalam fakta persidangan di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pihak BGN menegaskan tidak memiliki referensi khusus untuk mengomentari detail substansi perkara tersebut karena sudah masuk ke ranah penegakan hukum. Meski demikian, BGN berkomitmen untuk bersikap terbuka dan memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum apabila membutuhkan informasi maupun dokumen pendukung.

Pihaknya memastikan siap membantu menyerahkan data, menghadirkan saksi, atau memberikan keterangan yang diperlukan demi membuat penanganan perkara ini menjadi terang benderang.

Selain isu penegakan hukum, BGN juga merespons sorotan publik mengenai ketimpangan sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Dari total puluhan ribu unit yang ada, baru sebagian kecil yang beroperasi di kawasan dengan tingkat stunting tinggi seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku.

BGN menjelaskan bahwa pihak internal kini tengah merapikan klasifikasi prioritas wilayah. Pemetaan berpatokan pada data prevalensi stunting nasional untuk mengintervensi daerah-daerah yang tergolong kategori tinggi dan sangat tinggi.

Jika di area prioritas tersebut sudah terdapat unit SPPG, proses aktivasi akan disegerakan. Namun jika belum ada, pembangunan fasilitas di lokasi tersebut akan menjadi fokus utama penataan BGN ke depan.

Guna mengoptimalkan dampak program, BGN berkomitmen memperkuat pengawasan serta membuka saluran pengaduan langsung bagi masyarakat. Penataan data penerima manfaat—mulai dari ibu hamil, balita, hingga anak sekolah—juga terus disinkronkan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta terintegrasi dengan data Kementerian Kesehatan.

BGN turut menggandeng Kementerian Kesehatan, ikatan dokter anak, serta para ahli gizi untuk merumuskan standar menu dan metode penyaluran yang paling tepat sesuai kebutuhan tiap daerah.

Melalui langkah perbaikan ini, BGN berharap pelaksanaan program ke depan dapat berorientasi pada pencapaian luaran (outcome) kesehatan anak yang nyata serta memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar