Harta Kekayaan Sudewo, Bupati Pati yang Didemo Warga untuk Mundur

JAKARTA, iNews.id - Bupati Pati, Sudewo didemo warganya pada Rabu (13/8/2025) untuk mundur dari jabatannya. Demo besar-besaran itu terjadi imbas kebijakan Sudewo menaikkan PBB hingga 250 persen.

Berdasarkan laman e-lhkpn.kpk.go.id, Sudewo tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp31,5 miliar. Harta itu dilaporkan lewat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2025 lalu.

Baca Juga

Bupati Pati Sudewo Terancam Dimakzulkan, Komisi II DPR: Mestinya Diberi Kesempatan 

Harta terbesar Sudewo yakni kepemilikan tanah dan bangunan. Jumlahnya senilai Rp17 miliar.

Dia tercatat memiliki 31 bidang tanah dan bangunan di Pati, Surakarta, Yogyakarta, Bogor, Wonogiri, Pacitan, Depok, Blora, hingga Tuban. 

Baca Juga

Kondisi Terkini Demo Pati DPRD Diserbu Massa Tuntut Bupati Sudewo Mundur

Kemudian, Sudewo juga memiliki delapan alat transportasi terdiri dari enam mobil dan dua motor senilai Rp6,3 miliar. Sudewo juga memiliki surat berharga senilai Rp5,3 miliar serta uang tunai senilai Rp1,96 miliar. 

Sudewo juga tercatat memiliki harta bergerak senilai Rp795 juta dan tidak memiliki utang.

Baca Juga

Profil Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra yang Bisa Gantikan Sudewo Jika Mundur

Baca Juga

Syarat Pemakzulan Bupati: Prosedur Hukum, Nuansa Politik dan Kasus Bupati Pati Sudewo

Diketahui, warga Pati menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo turun dari jabatannya pada Rabu (13/8/2025). Unjuk rasa dipicu kebijakan Sudewo yang menaikkan tarif PBB Pati sebesar 250 persen.

Sudewo pun menjadi sorotan oleh warga Pati. Alhasil, Sudewo mencabut kebijakan tersebut.

Baca Juga

Apa Itu Pemakzulan? Fakta di Balik Tuntutan Mundur Bupati Pati Sudewo

Sudewo yang mengenakan kemeja putih dan peci hitam sempat naik ke atas mobil polisi dan menyampaikan beberapa kata dan meminta maaf kepada para pendemo.

Tak berselang lama, Sudewo langsung dilempari botol air mineral. Usai dilempari botol air kemasan, Sudewo pun terlihat masuk lagi ke dalam mobil rantis.

Unjuk rasa pun pecah. Bahkan, DPRD Kabupaten Pati sepakat membentuk tim panitia khusus (pansus) dan menggunakan hak angket terkait pemakzulan Sudewo.

Beberapa fraksi di DPRD Pati seperti PKS, Demokrat, dan Gerindra menyetujui pembentukan pansus hingga penggunaan hak angket tersebut.

Editor: Rizky Agustian