Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Geledah Rumah di Cipete Jaksel, Bareskrim: Dijadikan Posko oleh Irjen Eko Hadi
Advertisement . Scroll to see content

Irjen Eko Hadi Menyesal usai Dipecat Polri, Ajukan Banding atas Putusan PTDH

Rabu, 18 November 2026 - 14:31:00 WIB
Irjen Eko Hadi Menyesal usai Dipecat Polri, Ajukan Banding atas Putusan PTDH
Irjen Eko Hadi Santoso menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal. Foto iNews TV
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id –Irjen Eko Hadi Santoso menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal. Meski demikian, majelis hakim menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap dirinya.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam mengungkapkan, Eko Hadi menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan atas perbuatannya dalam persidangan. Namun, dia tetap mengajukan banding atas putusan tersebut.

“Ada ucapan, walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga, itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Choirul Anam kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, dalam persidangan tersebut Eko Hadi menghadirkan sembilan saksi, termasuk seorang saksi yang meringankan.

"Terhadap terduga pelanggar EHS dihadirkan sebanyak sembilan saksi. Salah satu saksi atas izin Ketua Komisi dan permintaan terduga pelanggar, yaitu saksi yang meringankan atas nama Saudari DR," ujarnya.

Trunoyudo mengungkapkan, majelis KKEP menyatakan Eko Hadi terbukti melakukan pemufakatan dalam kegiatan illegal access. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan tindakan penyadapan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri yang dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Atas pelanggaran itu, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Selain itu, perbuatannya juga dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Dengan putusan tersebut, Eko Hadi menyusul Irjen Ahrie Sonta yang lebih dahulu dijatuhi sanksi PTDH dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026).

Diketahui, dalam perkara pidana dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dari empat tersangka tersebut, tiga orang yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi disebut ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani penahanan rumah.

Editor: Suriya Mohamad Said

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut