Jokowi Sebut Ada Operasi Politik di Balik Polemik Ijazah, Singgung Penumpang Gelap

SOLO, iNews.id – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menilai ada operasi politik dan pihak yang disebutnya sebagai penumpang gelap di balik kembali mencuatnya polemik dugaan ijazah palsu yang menyeret namanya dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menyampaikan hal tersebut saat menanggapi pertanyaan awak media di kediaman pribadinya di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10/2026).

"Sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik dan penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai," ujar Jokowi.

Baca Juga

Soal Isu Hak Angket DPR Usut Ijazah Gibran, Jokowi: Itu Hak Konstitusional Partai

Menurut Jokowi, manuver dan tekanan politik yang ditujukan kepadanya maupun Gibran merupakan bagian dari dinamika politik nasional. Meski demikian, dia menyayangkan polemik tersebut kembali mengemuka karena dinilai berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan bangsa yang lebih strategis.

Baca Juga

Jokowi Buka Suara soal Wacana Hak Angket DPR terkait Ijazah Gibran

Jokowi juga menduga polemik tersebut memiliki motif untuk merusak atau menurunkan reputasi politik dirinya dan Gibran.

Isu ijazah dan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi sorotan seiring munculnya wacana penggunaan hak angket oleh sejumlah fraksi di DPR. Hak tersebut diusulkan untuk menyelidiki secara menyeluruh dan transparan pemenuhan persyaratan administratif Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Menanggapi wacana tersebut, Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa hak angket merupakan hak konstitusional partai politik yang memiliki perwakilan di DPR.
"Ya itu hak konstitusional dari semua partai yang ada di DPR," kata Jokowi.

Hak angket merupakan instrumen konstitusional DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Wacana penggunaan hak angket tersebut terus menjadi perhatian dalam perkembangan polemik dokumen pendidikan Gibran. Sejumlah pihak mendorong DPR menggunakan kewenangannya untuk mengklarifikasi persoalan tersebut secara terbuka.

Sementara itu, pernyataan Jokowi mengenai dugaan operasi politik dan penumpang gelap menjadi respons terbarunya atas kembali menghangatnya polemik ijazah yang turut menyeret putranya.

Editor: Suriya Mohamad Said