Kuasa Hukum Korban Pemerkosaan Minta Dokter PPDS Dihukum Berat: Tak Ada Ruang Damai

BANDUNG, iNews.id - Kuasa hukum korban pemerkosaan Priguna Anugerah Pratama (PAP) dokter PPDS anestesi di RSHS Bandung meminta pelaku dihukum berat. Tidak ada ruang perdamaian sebab tindakan yang dilakukan tersangka merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. 

"Kami berharap adanya penambahan masa hukuman untuk pelaku," ujar kuasa hukum korban FH (21), Debi Agusfriansa dari Jabar Bantuan Hukum, Sabtu (12/4/2025).

Baca Juga

Atalia Praratya Buka Suara soal Kasus Viral Pemerkosaan oleh Dokter PPDS Unpad di RSHS

Dia juga menyayangkan tindakan kuasa hukum tersangka yang membeberkan identitas korban ke publik saat konferensi pers. Hal ini menambah trauma yang dialami korban.

Debi menuturkan, tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan pidana adminisitratif karena pidana tersebut merupakan kejahatan serius dan luar biasa. Karena itu diperlukan penanganan khusus terkait kasus ini.

Baca Juga

Korban Pemerkosaan Dokter PPDS Anestesi di RSHS Bandung Minta Pelaku Dihukum Berat

"Lebih dari 90 persen korban itu perempuan dan anak, mereka termasuk kelompok rentan. Nah, kelompok rentan ini yang seharusnya dilindungi oleh negara ini malah dijadikan objek kejahatan," kata Debi.

Baca Juga

Weekend Story: Membongkar Skandal Dokter PPDS, Somnofilia atau Modus Kejahatan?

Dia menegaskan, tidak ada upaya damai dalam kasus tersebut. Terkait surat perdamaian yang sempat disetujui pelaku dan korban tidak memiliki kekuatan hukum.

Baca Juga

Sederet Barang Bukti Ditemukan dari Olah TKP Kasus Pemerkosaan Dokter PPDS RSHS Bandung

Diketahui, Polda Jabar telah menjerat tersangka Priguna menggunakan Pasal 6c Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Selain itu, Debi menyebut pidana dapat ditambah sepertiga karena dilakukan oleh dokter. 

"Jadi kalau 12 tahun ditambah 1/3 itu bisa jadi 16 tahun, jadi lebih berat. Jadi mohon kiranya nanti Pasal 15 huruf b Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu dapat diterapkan juga nanti ketika penuntutan di pengadilan," ucapnya.

Baca Juga

Mabes Polri dan Polda Jabar Datangi RSHS Bandung, Olah TKP Dokter PPDS Perkosa Pasien

Editor: Donald Karouw