Megawati Kembali Singgung Penyadapan, Tegaskan Tak Punya HP: Saya Orang yang Disadap

JAKARTA, iNews.id — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan dirinya tidak memiliki handphone (HP). Pernyataan tersebut disampaikan di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Megawati mengungkapkan hal itu saat memberikan pidato dalam acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Baca Juga

Megawati Ungkap Pernah Ingatkan Listyo Sigit Segera Diganti dari Kapolri: Benar kan?

“Waktu saya bilang, ini kan banyak yang nanya, oh saya enggak punya. Ibu kan enggak punya HP," kata Megawati.

Baca Juga

Megawati Soroti Banyak Orang Pintar Berhati Goyah, Tak Berani Suarakan Kebenaran

Presiden kelima RI itu kembali menegaskan bahwa dirinya memang tidak menggunakan telepon seluler.

"Saya memang enggak punya HP, memang gak punya aku," ujarnya.

Megawati kemudian menjelaskan alasan dirinya tidak memiliki HP. Dia mengaku mengetahui bahwa dirinya termasuk orang yang menjadi target penyadapan.

"Kenapa? Saya kan bilang, oh ini viral lagi toh. Bilangnya lho karena saya orang yang disadap. Nah buktinya? Ayo," tuturnya.

Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan ilegal tersebut terjadi dalam kurun waktu 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep.

Selain Presiden Prabowo, dugaan penyadapan ilegal tersebut juga disebut menyasar sejumlah pihak lain, mulai dari elite partai politik, aktivis, hingga kalangan media.

Editor: Suriya Mohamad Said