Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Bentuk Satgas Kasus Penyadapan, Percayakan ke Bareskrim

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memastikan tidak akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, penanganan kasus tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada Bareskrim Polri.

Yusril mengatakan, Presiden Prabowo telah memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri untuk menyelidiki dan menyidik dugaan penyadapan yang memiliki indikasi tindak pidana makar.

Baca Juga

Dasco Ungkap Pertemuan Prabowo dengan 10 Mantan Kapolri Bahas Kasus Penyadapan

"Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun. Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar," ujar Yusril di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Dia menjelaskan, penyidikan kasus tersebut telah berjalan selama beberapa hari. Bareskrim juga terus menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat.

Baca Juga

10 Mantan Kapolri Temui Prabowo, Bahas Isu Internal Polri hingga Dukung Penegakan Hukum

"Itu sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu oleh Bareskrim. Dan sudah beberapa kali juga, baik Bareskrim, saya, maupun Mensesneg menyampaikan ke publik tentang perkembangan peristiwa ini," katanya.