Menkeu Purbaya Tekankan Data BI Valid Soal Dana Pemda Mengendap

JAKARTA, iNews.id  – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi sanggahan dari sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, terkait data Bank Indonesia (BI) mengenai dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di bank.

Menkeu Purbaya dengan tegas menyatakan bahwa data yang dimiliki oleh bank sentral adalah benar dan tidak mengandung kesalahan. Ia pun meminta para kepala daerah, termasuk Dedi Mulyadi dan Bobby Nasution, untuk meninjau kembali pencatatan kas di daerah masing-masing.

“Itu data dari BI, sudah dicek sama BI, harusnya betul. Mereka harus cek lagi dana di perbankannya mereka seperti apa,” ujar Purbaya di kantornya.

Sanggahan dari para gubernur ini muncul setelah sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melaporkan adanya selisih signifikan dalam pencatatan dana Pemda.

Mendagri mencatat dana kas daerah sebesar Rp215 triliun, sementara data BI per September 2025 menunjukkan angka yang lebih tinggi, yaitu Rp233,97 triliun—terdapat selisih sekitar Rp18 triliun.

Mendagri Tito sempat mencontohkan kejanggalan pada data simpanan salah satu daerah, yakni Pemkot Banjarbaru.

Menkeu Purbaya menjelaskan, data BI diperoleh dari laporan rutin yang disampaikan oleh seluruh bank di Indonesia dan terintegrasi dalam sistem bank sentral.

"Itu kan data dari bank sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat di bank sentral. Harusnya itu yang betul," tegas Purbaya, menanggapi keraguan terhadap validitas data BI.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, juga menguatkan pernyataan tersebut, menjelaskan bahwa data simpanan Pemda merupakan hasil verifikasi ketat dari laporan bulanan seluruh kantor bank.

Menkeu Purbaya sebelumnya telah menyuarakan kecurigaan atas selisih dana Rp18 triliun tersebut. Ia menduga perbedaan data ini bersumber dari ketidaktelitian Pemda dalam melakukan pencatatan.

Lebih lanjut, Purbaya sempat mendesak Mendagri Tito untuk menginvestigasi secara mendalam ke mana selisih dana tersebut dialokasikan. Purbaya berharap dana selisih tersebut memang sedang digunakan Pemda untuk menggerakkan roda perekonomian daerah, dan bukan ditahan atau mengendap di bank-bank yang berada di Jakarta.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar