Kehamilan Tak Dikehendaki Jadi Sorotan BKKBN di Hari Kependudukan Dunia

JAKARTA, iNews.id - Tanggal 11 Juli merupakan momentum Hari Kependudukan Dunia yang setiap tahunnya diperingati oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tahun ini, Hari Kependudukan Dunia mengusung tema ‘Dampak COVID-19 Terhadap Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu, dan Kekerasan Berbasis Gender’.

Di momen ini, Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo, SpOG(K) menyoroti tentang masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kehamilan tak dikehendaki selama adanya pandemi virus corona baru (Covid-19).

Banyak Dipakai Artis, Masker LED Disorot karena Over Klaim

“Secara umum, yang terkait dengan pandemi ini adalah adanya sekelompok pasangan usia subur yang tidak mudah untuk mengakses layanan kontrasepsi seperti sebelum adanya Covid-19,” kata dr Hasto dalam konferensi pers Hari Kependudukan Dunia di Kantor BKKBN, Halim, Jakarta Timur, Jumat (10/7/2020).

Adanya pandemi Covid-19 akhirnya berakibat pada penurunan jumlah peserta KB aktif, maupun peserta KB baru yang ingin mendapatkan pelayanan keluarga berencana melalui fasilitas kesehatan.

“Terjadinya penurunan akses terhadap layanan fasilitas kesehatan selama pandemi, hal yang harus kita cermati adalah terjadinya unwanted pregnancy dan mistimed pregnancy atau kehamilan tidak dikehendaki,” ucapnya.

Dia menerangkan, sebelum pandemi angka rata-rata sudah mencapai 17,5 persen dan itu terjadi di kota-kota besar seperti DKI Jakarta dan Yogyakarta.

Temuan ini juga sejalan dengan sebuah studi yang dilakukan oleh kantor pusat UNFPA yang berkolaborasi dengan Avenir Health, John Hopkins University (USA), Victoria University (Australia). Studi itu mengindikasikan bahwa 47 juta perempuan diperkirakan tidak bisa mengakses metode-metode kontrasepsi, sehingga bisa mengakibatkan tujuh juta kehamilan tidak diinginkan (KTD) di negara-negara berkembang selama enam bulan lockdown.

Selain kehamilan tidak dikehendaki, hal lain yang menjadi permasalah adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani mengungkapkan, BKKBN saat ini tengah menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk memperkuat UU nomor 52 tahun 2009 juga perpres terkait Grand Desain Pembangunan Kependudukan.

“Dengan menyusun naskah akademik ini, kita berupaya agar Kependudukan dapat menjadi mainstream dalam pembangunan di Indonesia,” katanya. (Adv)

Editor: Tuty Ocktaviany