Menteri Yohana Ungkap Faktor Kematian Ibu & Anak di Indonesia Tinggi

JAKARTA, iNews.id - Pernikahan anak kini bukan sekadar merenggut hak-hak dasar anak, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas. Di Indonesia sendiri, pernikahan anak telah menjadi suatu masalah penghambat pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM).

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Lenny N. Rosalia mengatakan, Indonesia merupakan negara tertinggi nomor tujuh di dunia untuk kasus pernikahan anak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 mencatat, ada 25,71 persen kasus anak di Indonesia.

Mitos atau Fakta: Nasi Dingin Lebih Rendah Kalori? Ini Jawaban Dokter!

"Angka ini meningkat dari tahun 2013 (23 persen). Cara apapun bisa dilakukan untuk mencegah ini meningkat lagi," kata Lenny saat Diskusi Media Majalah Sindo Weekly di Millenium Hotel, Jakarta Pusat, Senin (6/8/2018).

Tak cuma persentase meningkat, pencegahan pernikahan anak juga penting jika mengingat dampak-dampak yang akan dirasakan anak ketika dinikahkan di usia anak (di bawah 18 tahun). Menteri KPPPA Yohana Yambise memaparkan berbagai dampak buruk, terutama terkait pernikahan anak.

"Umur masih kecil menikah apa yang mereka alami? Akibatnya, mereka putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah dan itu jelas, perempuan menjadi korban," kata Yohana di kesempatan yang sama.

Selain putus sekolah, yang disebut dampak-dampak lain dari pernikahan anak adalah angka kematian ibu dan anak yang meningkat.

"Angka kematian ibu yang cukup tinggi, kehamilan yang berisiko tinggi, masalah kerusakan janin dan tumbuh kembang si bayi, ukuran pinggul anak yang terlalu kecil untuk melahirkan, berat badan bayi dilahirkan rendah, stunting juga bisa terjadi, termasuk risiko kematian ibu dan anak tadi yang cukup tinggi," tutur dia.

Di diskusi media kali ini, Yohana juga ingin mencari solusi dari akar permasalahan pernikahan anak dari berbagai sudut pandang. Di antaranya diskusi sosial, hingga pengembangan Perppu Pencegahan Perkawinan Anak bersama pemerintah.

"Anak itu punya hak untuk bersekolah. Tidak boleh ada yang tidak bersekolah. Saya mau anak-anak di negara kita menikmati hak-hak mereka," ucapnya.

Editor: Adhityo Fajar