Peringati Hari Kependudukan Dunia, BKKBN Gelar Seminar Nasional

JAKARTA, iNews.id - Dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Dunia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar seminar nasional di The Hotel Sultan Jakarta, Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (11/7/2019). Seminar kali ini juga sekaligus memperingati International Conference on Population and Development (ICPD) di Kairo yang digelar 25 tahun lalu.

ICPD merupakan konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan yang membahas seputar isu-isu kependudukan dan perempuan.

Viral! Sultan Makassar Beri Kado Lamborghini Rp22 Miliar untuk Anaknya yang Berusia 9 Tahun

Bersama United Nations Fund for Population Activities (UNFPA), seminar yang digelar tahun ini memilih tema 'Mengurangi Unmet Need KB, Angka Kematian Ibu, Kekerasan Berbasis Gender & Praktik Berbahaya, serta Mencapai Bonus Demografi dalam Kerangka ICPD dan SDGs 2030'.

"Dalam bidang KB dan Kesehatan reproduksi, setelah kurun hampir 50 tahun program KB dimulai yakni pada tahun 1970, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam KB dan kesehatan reproduksi. Total Fertility Rate (TFR) turun dari 5,6 anak pada tahun 1970-an menjadi sekitar 2,4 anak pada tahun 2017," kata Plt Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani yang menyampaikan sambutan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di pembukaan seminar tersebut.

Namun di samping itu, Listyawardani menjelaskan, saat ini angka persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di Indonesia yaitu 10,6 persen, menurut SDKI 2017. Bila dikonversikan dengan jumlah pasangan usia subur yang saat ini mencapai 51 juta, maka hampir 5,5 juta pasangan yang membutuhkan KB tapi belum terlayani.

"Fenomena unmet need KB bersifat multi dimensional karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, dan akses dan kualitas pelayanan. Salah satu alasan utama tidak ingin KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping," jelas Listyawardani.

Demi mengatasi hal tersebut, sambung dia, Pemerintah Indonesia telah berinisiatif menyusun Rencana Induk Pembangunan Kependudukan pada tingkat nasional maupun daerah. "Ini mengintegrasikan program pembangunan kependudukan dari 5 aspek utama, yaitu pengendalian kuantitas, kualitas, mobilitas, pembangunan keluarga, serta penguatan database kependudukan, secara lintas sektor," tambah dia.

Selain itu, ia menyebut, angka pemakaian kontrasepsi yang lazim atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) meningkat secara signifikan dari sekitar 10 persen pada tahun 1970-an menjadi sekitar 64 persen pada tahun 2017.

Dalam seminar kali ini, UNFPA Representative Najip Assifi juga menyoroti soal sebagian perempuan di Indonesia yang belum mendapatkan hak untuk kesehatan seksual dan reproduksi. Terutama terkait masih adanya angka kematian ibu (AKI) dan kekerasan berbasis gender terhadap kaum perempuan.

"Pentingnya pemerintah, sektor swasta, organisasi dan lembaga masyarakat sipil seperti UNFPA, untuk bersatu melaksanakan Program Aksi dan berjanji untuk menghilangkan hambatan yang ada antara perempuan dan anak perempuan dengan kesehatan mereka, hak-hak dan kekuatan untuk merencanakan masa depan mereka sendiri, termasuk meniadakan unmet need program keluarga berencana, meniadakan kematian ibu, dan meniadakan kekerasan berbasis gender dalam konteks 2030 SDGs," papar Najip.

Editor: Adhityo Fajar