Tanggapan Bappenas soal Dedi Mulyadi Kirim Anak Nakal ke Barak TNI
JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim anak nakal ke barak TNI. Apa katanya?
Menurut Wamen Bappenas Febrian, setiap kepala daerah tahu yang terbaik untuk masyarakatnya. Terlebih setiap daerah itu memiliki kekhasannya sendiri.
"Jadi, saya rasa masing-masing kepala daerah pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat dan wilayahnya," terang Febrian saat ditemui iNews.id di acara Peluncuran Indeks Perkembangan Anak Usia Dini di Kantor Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Dia melanjutkan, "Umumnya, kita harus menyiapkan generasi muda sebaik-baiknya, jangan meninggalkan loophole (celah) apa pun itu yang memungkinkan mereka berbuat yang tidak baik."
Penting juga bagi para orang tua agar mengenali potensi terbaik anak-anak mereka. Dengan begitu, generasi mendatang itu dapat memaksimalkan potensinya.
"Jangan meninggalkan loophole apa pun yang membuat kita tidak bisa memaksimalkan potensi mereka," tambahnya.
Sementara itu, menurut Dedi Mulyadi kebijakan kontroversial ini dilaksanakan dengan menempatkan pelajar di barak militer didasarkan pada perubahan perilaku dan gaya hidup pelajar, khususnya di tingkat sekolah menengah pertama dan atas atau setara.
"Anak-anak di Jawa Barat itu pola hidupnya adalah rata-rata tidur jam 4 pagi, karena waktunya dihabiskan untuk main game online, dan ini berdampak pada mereka tidak bersekolah," papar Dedi Mulyadi.
Dedi menambahkan, "Mereka sering terorganisir secara sistematik melalui kekuatan media sosial melakukan pertarungan secara terbuka dan tertutup, melahirkan banyak orang yang terluka, bahkan banyak orang yang meninggal."
Sebagai informasi, kebijakan mengirim anak nakal ke barak TNI dilaksanakan Dedi Mulyadi per Kamis, 1 Mei 2025. Purwakarta dan Bandung menjadi dua wilayah pertama yang menjalankan program pembinaan karakter semi-militer ini yang melibatkan TNI.
Editor: Muhammad Sukardi