Virus Korona Baru Infeksi Anak-Anak, IDAI Minta Transparansi Data hingga Lockdown

JAKARTA, iNews.id - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta pemerintah melakukan transparansi data terkait dengan penyebaran coronavirus disease (Covid-19) atau virus korona baru. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI dr Aman B Pulungan SpA(K) saat konferensi pers di Jakarta hari ini, Senin (16/3/2020).

Transparansi data tersebut diperlukan mengingat telah ada anak Indonesia yang terjangkit infeksi virus korona baru pada 13 Maret silam. Dia menegaskan, harus ada kesamaan batasan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) guna menegakkan diagnosis pasti pada anak yang dicurigai mengidap virus korona tersebut.

Viral! Jari Pria Ini Diamputasi Usai Digigit Hewan Peliharaannya

“Kita menghendaki transparansi, keterbukaan data, karena kami sendiri enggak tahu data yang kita rawat. Kita bukan hanya ingin tahu data yang kita rawat, tetapi juga ingin real-time,” kata dr Aman B Pulungan SpA(K) di Salemba, Jakarta, Senin (16/3/2020).

Transparansi data tersebut, kata dia, diperlukan demi mengetahui dengan jelas sumber penularan penyakit tersebut pada anak, sehingga mencegah penularan yang lebih luas lagi.

“Paling tidak dengan ini, kita bisa mencegah agar klaster ini tidak menularkan ke orang lain,” kata dr Aman.

Tak hanya transparansi data, dia juga menegaskan bahwa pihak IDAI mengusulkan pemerintah melakukan partial lockdown setidaknya untuk kawasan Jabodetabek karena sudah diketahui banyak kasus di wilayah tersebut.

“Kita tetap dari awal kita yang mengusulkan, IDAI meminta lockdown, minimal parsial. Tutup keluar dan tutup masuk. Sekarang ini kan masih bisa ke mana-mana. Kemarin saya wawancara bersama Wali Kota Solo, dia bilang (kasus) yang di Solo penularan dari Bogor. Nah, ini semua coba, ternyata semua dari Jakarta. Sri Sultan (Yogyakarta) juga bilang (kasus) dari Depok, artinya apa, Jabodetabek ini sumber penyebaran paling besar,” kata dr Aman.

Sementara itu seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengatakan belum ada rencana untuk menerapkan kebijakan lockdown. Dia mengungkapkan, kebijakan lockdown adalah kewenangan pemerintah pusat.

"Sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown," kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020).

Hal yang sama juga dikatakan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto. “Kita tidak ingin menutup daerah dan membiarkan penularan sampai habis. Yang perlu dilakukan adalah mencari sumber penularan dan mengisolasi,” ujar Yuri dalam pernyataannya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Minggu (15/3/2020).

Editor: Tuty Ocktaviany