Datangi DPRD, Arek Malang Bersuara Tolak Zakir Naik Ceramah dalam Tablig Akbar

MALANG, iNews.id - Puluhan orang yang tergabung dalam Arek Malang Bersuara menolak kehadiran ulama Dr Zakir Naik yang akan ceramah dalam tablig akbar di Kota Malang. Mereka menyampaikan keberatannya di hadapan anggota DPRD Kota Malang, Selasa (7/8/2025).

Juri bicara Arek Malang Bersuara, Abdul Aziz Masrib mengatakan, warga merasa keberatan dengan acara tablig akbar yang diisi oleh Zakir Naik. Dia menilai ceramah Zakir Naik mengundang provokasi dan banyak yang dirugikan utamanya dari pemeluk agama minoritas.

Baca Juga

5 Ayat Al Quran Tentang Kepahlawanan, Simak di Sini!

"Kami menolak karena di Kota Malang sudah lama terjalin kerukunan antarumat beragama. Sehingga ini harus kita lestarikan bahkan kita tingkatkan, jangan sampai kerukunan antarumat beragama ini dirusak oleh orang-orang yang tidak paham toleransi. Kita paham tokoh ini dalam ceramahnya selalu mengundang provokasi dan memancing keributan," kata Abdul Aziz Masrib.

Dia mengungkapkan, hasil pertemuan dengan DPRD itu akan disampaikan ke Polresta Malang Kota serta pihak panitia tablig akbar yang akan diadakan, Kamis (10/7/2025) di Stadion Gajayana, Kota Malang.

Baca Juga

Ulama Zakir Naik Cari Istri untuk Putranya, Berminat?

"Toleransi di Kota Malang ini terkenal sangat tinggi sekali, jadi ngapain kita belajar dari orang tang gak paham toleransi. Justru kita yang harus mengajarkan toleransi untuk dunia. Jangan sampai hanya karena datang satu orang menyebabkan perpecahan di Kota Malang," katanya.

Menurutnya, penyampaian aspirasi ini ke wakil rakyat ini dipastikan tidak merambah ke aksi pembubaran bilamana Zakir Naik, resmi ceramah di Kota Malang. Sebab bila memang hal itu terjadi, itu sudah bukan kewenangannya lagi.

"Kalau ceramah itu tetap dilakukan, kami cuma bisa pasrah. Setidaknya kita sudah bersuara dan melakukan penolakan. Andaikan nanti tetap terjadi, tidak apa-apa, kita bisa apa, kita hanya warga biasa," paparnya.

Anggota DPRD Kota Malang Harvard Kurniawan mengaku, hanya bisa menerima aspirasi dan menyampaikannya. Sebab kewenangan dan tugas pokok fungsi (tupoksi) legislatif serta eksekutif pemerintah di Malang, bukan melarang atau mengizinkan.

"Ini bukan sektor bukan OPD atau bukan wewenang Pemkot Malang. Kami akan membantu menyurati dan hasil audiensi, akan kami teruskan kepada Polres biar nanti ada wadah dan waktu untuk Polres juga berbicara dengan panjenengan semua," ucap Harvard Kurniawan.

Setelah ini nanti pihak legislatif juga akan bersurat resmi ke kepolisian baik itu Polda Jawa Timur maupun Polresta Malang Kota, serta panitia penyelenggara ceramah. Sebab meskipun misalnya menolak kedatangan Zakir Naik, ia tak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya kewenangan.

Editor: Kastolani Marzuki