Kaget! Marcell Siahaan Jawab Desakan Publik ke LMKN soal Royalti Musik

JAKARTA, iNews.id - Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Marcell Siahaan menanggapi kisruh royalti yang saat ini sedang ramai disorot publik. 

Salah satu yang menjadi sorotan adalah desakan publik soal transparansi royalti musik di Indonesia. Apa kata Marcell Siahaan?

Baca Juga

Tragedi Labuan Bajo, Kemenpar dan Kedubes Spanyol Fokus Pencarian Fernando Martin dan Keluarga

Menurut Marcell, publik harus memahami terlebih dahulu esensi transparansi yang tengah ramai diperbincangkan. Dia tak ingin ketika banyak pihak yang menuntut transparansi, malah belum memahami sistem royalti itu sendiri. 

"Iya, karena ini juga harus diluruskan. Kadang-kadang masyarakat di luar sana juga kadang-kadang kalau ngomong transparansi-transparansi, mereka nggak ngerti apa yang mereka omongin, transparansi yang mana," kata Marcell Siahaan di Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025). 

Baca Juga

Royalti Musik Jadi Polemik, Menkum bakal Audit LMK dan LMKN

"Bagian mana yang mau ngobrolin, jangan sampai nanti kami ngobrolin transparansi LMK, tapi marahnya ke LMKN," tambahnya. 

Marcell menegaskan pihaknya tak bermaksud lepas tanggung jawab terkait desakan transparansi dari publik. Namun, dia menilai hal itu lebih tepat untuk disampaikan langsung anggota resmi dari sebuah LMK.

Baca Juga

Daftar Komisioner LMKN Periode 2022–2025, Ada Musisi Senior Andre Hehanusa, Ikke Nurjanah, Marcell dan Maki UNGU

"Kami disclaimer, kami bukan menolak, bukan, tapi ketika transparansi itu hubungannya dengan LMK, ya, tugasnya adalah anggota-anggota tersebut menanyakan kepada LMK di mana dia menjadi anggota, begitu," jelasnya. 

Baca Juga

LMKN Respons Pemilik Kafe yang Takut Bayar Royalti gegara Putar Suara Kicauan Burung

Marcell menegaskan, setiap pencipta lagu yang tergabung dalam anggota telah memberikan kuasa kepada LMK untuk memungut royalti miliknya sebelum masuk ke tahap pendistribusian.

Karena itu, dia pun heran jika desakan transparansi royalti musik di Indonesia menjadi isu masyarakat luas.

"Ingat ya, bahwa anggota itu memberikan kuasa kepada LMK. Jadi ada juga kewajiban dari LMK untuk menjaga data-data (royalti) itu tidak keluar sembarangan. Jadi kalau ada orang-orang di luar sana randomly nanya mengenai transparansi, apa urgensinya untuk ngasih tahu mereka?" tegas Marcell.

Editor: Muhammad Sukardi