Nikita Mirzani Tidak Hadiri Sidang Hari Ini, Sakit?

JAKARTA, iNews.id - Artis Nikita Mirzani tidak hadir di sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Kamis (4/9/2025). Apakah karena sakit? 

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rio Barten, mengungkapkan sidang lanjutan yang menjerat Nikita Mirzani hari ini dilangsungkan secara daring. Alasannya, buntut demo ricuh yang terjadi belakangan ini. 

Baca Juga

Menghapus Stigma Exclusive Pumping, Pengalaman Nyata Seorang Ibu Pejuang ASI

Dengan alasan tersebut, pihak PN Jaksel mengeluarkan kebijakan untuk melangsungkan sidang secara daring, berlaku sejak 1 sampai 4 September 2025. 

"Sidang Nikita Mirzani dilakukan secara daring," kata Rio melalui pesan singkat, Kamis (4/9/2025). 

Baca Juga

Melvina Husyanti Ungkap Dugaan Pemerasan Rp15 Miliar, Nikita Mirzani: Saya 7 Bulan Dipenjara Gara-Gara Anda!

"Kebijakan ini diambil dengan latar belakang situasi dan kondisi yang ada di Jakarta pada saat ini," tambah Rio. 

Baca Juga

Nikita Mirzani Lawan Balik! Tuduh Melvina Husyanti Menjebaknya

Rio pun menerangkan kalau Nikita Mirzani tidak hadir di sidang hari ini. Alasannya pun berkaitan dengan penyelenggaraan sidang dilakukan secara daring. 

Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, sidang Nikita Mirzani hari ini masih beragendakan pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Baca Juga

Pecah! Nikita Mirzani Murka ke Melvina Husyanti: Gara-Gara Anda Saya Dipenjara

Nikita Mirzani dan asistennya, Ismail Marzuki, didakwa atas dugaan pemerasan terhadap dokter Reza Gladys, pemilik produk skincare Glafidsya. 

Jaksa menyebut Nikita mengancam Reza lewat media sosial dan meminta uang Rp5 miliar agar berhenti membuat konten negatif. Namun, nominal itu berubah menjadi Rp4 miliar setelah adanya negosiasi antarkedua pihak. Reza akhirnya melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya. 

Nikita dijerat Pasal 27B ayat (2) UU ITE, Pasal 369 KUHP tentang pemerasan, serta Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU.

Editor: Muhammad Sukardi