Hambat Buruh Dapatkan Upah Layak, KSPI Tolak PP Nomor 78 Tahun 2015

JAKARTA, iNews.id - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak dasar penetapan upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015. KSPI sangat menantikan terobosan dari pemerintah provinsi untuk memfasilitasi keinginan buruh yang selama ini belum dipenuhi pemerintah.

Terkait hal tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan siap memperluas jangkauan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Jika sebelumnya sekolah menjadi tolak ukur, kini pemprov DKI menjadikan profesi orang tua sebagai dasar.

Video Editor : Mu'arif Ramadhan

Editor: Dani M Dahwilani