2 Menteri Mundur, PM Boris Johnson di Ujung Tanduk?

LONDON, iNews.id – Jabatan Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, kini berada di ujung tanduk. Hal itu menyusul pengunduran diri dua menteri kabinetnya.

Di samping itu, ada pula desakan dari sejumlah anggota parlemen agar Johnson mundur.

Baca Juga

Profil Gabriele Nunziati, Jurnalis Italia yang Dipecat karena Tanya Tanggung Jawab Israel di Gaza

Menteri keuangan dan menteri kesehatan Inggris, serta beberapa pejabat di bawah mereka meletakkan jabatan pada Selasa (5/7/2022). Mereka mengatakan tak bisa lagi bekerja untuk pemerintah setelah serangkaian skandal menghantam pemerintahan Johnson.

Meski seruan agar Johnson mengundurkan diri terus meluas, politikus Partai Konservatif itu bertekad untuk tetap menjabat. Dia pun menunjuk pengusaha yang juga menteri pendidikan, Nadhim Zahawi, sebagai menkeu yang baru. Johnson juga langsung mengisi beberapa posisi yang kosong.

Baca Juga

Lagi, 2 Pria Inggris Ditangkap Pasukan Rusia Dituduh sebagai Tentara Bayaran

“Saya menduga kami akan terpaksa menyeretnya, menendang, dan meneriakinya (agar keluar) dari Downing Street (julukan untuk Kantor Perdana Menteri Inggris),” kata seorang anggota parlemen dari Partai Konservatif yang berbicara secara anonim kepada Reuters.

“Tapi jika kami harus melakukannya seperti itu maka kami akan melakukannya,” ucapnya.

Baca Juga

Biaya Hidup di Inggris Makin Mencekik, Warga Beralih ke Judi dan Kripto

Seberapa besar penentangan pada Johnson di kalangan partainya sendiri akan terungkap pada Rabu (6/7/2022), ketika dia menghadiri sesi tanya-jawab mingguan di parlemen dan di hadapan komite terpilih selama dua jam.

Johnson, seorang mantan jurnalis dan wali kota London yang mewakili wajah Inggris pasca-Brexit, memenangkan pemilu secara telak pada 2019. Sejak itu, pemerintahannya telah mengambil pendekatan agresif dan tak jarang memicu kontroversi.

Baca Juga

Inflasi Inggris Pecahkan Rekor 40 Tahun, Tertinggi di Negara-negara G7

Kepemimpinannya diwarnai berbagai skandal dan salah langkah selama beberapa bulan terakhir.

Baca Juga

Inggris Menderita Gegara Sanksi Barat ke Rusia, Isi BBM Full Tank Nyaris Rp2 Juta

Sang perdana menteri didenda polisi karena melanggar aturan lockdown Covid-19. Sebuah laporan yang memberatkan diterbitkan tentang kelakuan para pejabatnya di Downing Street yang juga melanggar ikut aturan pembatasan Covid-19 yang mereka buat sendiri.

Ada juga kebijakan yang berubah arah, pembelaan pada anggota parlemen yang melanggar aturan, dan kritik bahwa Johnson tak becus mengatasi krisis yang membuat banyak warga Inggris kesulitan menghadapi kenaikan harga pangan dan bahan bakar.

The Times of London melaporkan, rentetan ketidakjujuran Johnson betul-betul merusak pemerintahan yang efektif.

“Demi kebaikan negara ini, dia harus mundur,” kata harian itu.

Drama terbaru di jantung kekuasaan Inggris muncul ketika ekonomi merosot tajam. Para ekonom mengingatkan bahwa negara itu bisa jatuh ke dalam resesi.

Skandal terakhir muncul ketika Johnson meminta maaf telah menunjuk seorang anggota parlemen untuk ditugaskan di partainya, bahkan setelah diberi tahu bahwa politikus itu pernah dilaporkan dalam kasus pelanggaran seksual.

Skandal itulah yang mendorong Rishi Sunak mundur sebagai menteri keuangan dan Sajid Javid melepas jabatannya sebagai menteri kesehatan. Sementara enam pejabat yang lebih junior juga ikut mengundurkan diri.

“Jelas bagi saya bahwa situasi ini tidak akan berubah di bawah kepemimpinan Anda, dan Anda telah kehilangan kepercayaan dari saya juga,” kata Javid dalam surat pengunduran dirinya.

Mereka yang mundur menyebutkan bahwa Johnson tidak memiliki penilaian, standar, dan kemampuan untuk mengatakan kebenaran.

Jajak pendapat singkat YouGov menunjukkan bahwa 69 persen warga Inggris berpendapat Johnson harus turun dari kursi perdana menteri.

Kendati demikian, para anggota kabinet lain di pemerintahan saat ini masih mendukungnya.

“Saya mendukung penuh perdana menteri. Saya prihatin melihat kolega-kolega baik mengundurkan diri, tetapi kami punya tugas besar untuk dilakukan,” kata Menteri Negara Urusan Skotlandia, Alister Jack. 

Satu bulan lalu, Johnson lolos dalam pengumpulan suara mosi tidak percaya oleh para anggota parlemen dari Partai Konservatif. Menurut aturan partai, mosi semacam itu baru bisa diajukan lagi setelah satu tahun.

Namun, beberapa anggota parlemen berusaha mengubah aturan tersebut. Sementara Johnson juga diselidiki oleh sebuah komite atas dugaan telah membohongi parlemen terkait pelanggaran aturan lockdown Covid-19 yang dilakukannya.

Jika Johnson lengser, proses untuk mencari penggantinya akan memakan waktu beberapa bulan.

Dua setengah tahun yang lalu, Johnson meraup suara mayoritas di parlemen dengan janji akan menyelesaikan persoalan bertahun-tahun sejak Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit).

Editor: Ahmad Islamy Jamil