Alasan Uni Emirat Arab Enggan Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Gaza

DUBAI, iNews.id - Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan tidak akan mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Jalur Gaza, meski komunitas internasional tengah membahas pembentukan pasukan stabilisasi keamanan di wilayah tersebut.
Pernyataan ini disampaikan oleh Anwar Gargash, penasihat diplomatik Presiden UEA, dalam forum Debat Strategis Abu Dhabi, Senin (10/11/2025).

Menurut Gargash, keputusan itu diambil karena tidak adanya kerangka kerja yang jelas mengenai peran, mandat, dan batas wewenang pasukan penjaga perdamaian yang diusulkan.

BBC Minta Maaf kepada Trump karena Mengedit Pidatonya, tapi Tolak Tuntutan Kompensasi Rp16,7 Triliun

“UEA belum melihat kerangka kerja yang jelas untuk pasukan stabilitas, dan dalam keadaan seperti itu, kemungkinan besar UEA tidak akan ikut serta dalam pasukan semacam itu,” ujar Gargash, dikutip dari Gulf News, Selasa (11/11/2025).

1. Tak Ada Mandat yang Jelas

Brutal! Israel Serang Gaza Setiap Hari selama Gencatan Senjata, Bunuh 271 Orang

UEA menilai rencana pembentukan pasukan stabilisasi Gaza masih kabur. Hingga kini belum ada kejelasan soal mandat operasi, struktur komando, serta legitimasi hukum internasional dari pasukan yang akan dikerahkan.

Bagi UEA, mengirim pasukan tanpa kerangka kerja yang kuat berisiko menimbulkan kesalahpahaman, bahkan benturan dengan pihak-pihak yang masih berkonflik di Gaza.

Keras! Ini Ancaman Uni Emirat Arab jika Israel Caplok Tepi Barat dari Palestina

2. Fokus pada Diplomasi dan Bantuan Kemanusiaan

Meski menolak terlibat secara militer, Gargash menegaskan UEA tetap berkomitmen mendukung jalur politik dan kemanusiaan dalam penyelesaian krisis Gaza.

“UEA akan mendukung semua upaya politik yang bertujuan untuk perdamaian dan akan tetap menjadi yang terdepan di antara negara-negara yang menyediakan bantuan kemanusiaan,” ujarnya.

Sejak perang di Gaza meletus, UEA telah menyalurkan lebih dari 2,57 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan kemanusiaan, termasuk obat-obatan, makanan, dan fasilitas medis darurat.

3. Pertimbangan Politik dan Risiko Regional

Selain alasan teknis, keputusan UEA juga dipengaruhi oleh pertimbangan politik regional. Mengirim pasukan ke Gaza berpotensi menyeret Abu Dhabi ke dalam konflik kompleks antara Israel, Hamas, dan berbagai faksi Palestina lainnya.

UEA tampaknya tidak ingin keterlibatan militernya disalahartikan sebagai keberpihakan pada salah satu pihak, terutama di tengah sorotan dunia Arab terhadap kebijakan luar negeri negara Teluk tersebut.

Pasukan Stabilitas Keamanan Gaza di Bawah Koordinasi AS

Pasukan penjaga perdamaian yang diusulkan dikabarkan akan dikoordinasikan oleh Amerika Serikat (AS) dan diisi oleh militer dari Mesir, Qatar, Turki, dan beberapa negara lain.

Presiden AS Donald Trump bahkan menyebut pengerahan pasukan ini akan dilakukan segera, mengingat rapuhnya gencatan senjata di Gaza.

Namun, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menekankan, pasukan stabilisasi Gaza harus memiliki legitimasi internasional penuh agar bisa efektif membantu warga sipil dan menjaga keamanan.

Rancangan resolusi PBB disebut-sebut akan mengizinkan pengerahan 20.000 personel multinasional, dengan mandat untuk mengambil “semua langkah yang diperlukan” dalam menjalankan tugasnya, termasuk penggunaan kekuatan jika diperlukan.

Editor: Anton Suhartono