Anggota Parlemen Australia Pakai Cadar untuk Hina Muslimah, Menlu Penny Wong Angkat Bicara

SYDNEY, iNews.id - Parlemen Australia kembali diwarnai kontroversi setelah politisi sayap kanan anti-Islam, Pauline Hanson, melakukan aksi provokatif dengan mengenakan cadar dalam sidang Senat pada Senin (24/11/2025). 

Tindakannya, yang dimaksudkan untuk mendukung RUU larangan cadar dan burka, justru memicu kemarahan sesama anggota parlemen dan dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap perempuan Muslimah.

Baca Juga

4 Alasan Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia Gagal Total, Salah Satunya Dipicu Inisiatif Trump

Hanson, pemimpin Partai Satu Bangsa, telah mengampanyekan dan memperjuangkan pengesahan RUU pelarangan cadar selama puluhan tahun. Namun aksinya kali ini dinilai melampaui batas. Setelah ditegur di podium, dia kembali ke tempat duduk lalu mengenakan cadarnya lagi, memicu kemarahan para senator.

Penny Wong: Parlemen Bukan Tempat untuk Merendahkan Komunitas Tertentu

Baca Juga

14 Negara yang Melarang Cadar dan Burka Beserta Alasannya

Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Penny Wong angkat bicara dan memberikan kritik tajam. Meski dikenal tenang, Wong menegaskan tindakan Hanson tidak dapat diterima di lembaga legislatif yang seharusnya menjunjung nilai kesopanan dan keberagaman.

“Kita semua memiliki hak istimewa yang besar untuk memasuki ruangan ini,” kata Wong, mengingatkan, seperti dikutip dari AFP, Selasa (25/11/2025).

Baca Juga

Pemerintah Rusia Mengaku Tak Ikut Campur soal Fatwa Larangan Cadar di Dagestan

Dia menekankan para senator mewakili warga dari berbagai latar belakang, agama, dan keyakinan. Karena itu, perilaku yang merendahkan komunitas tertentu tidak sesuai dengan nilai yang harus dijunjung oleh Parlemen Australia.

“Kami mewakili warga dari semua agama, semua keyakinan, dari semua latar belakang. Dan kita harus menunjukkan dengan sopan,” ujarnya.

Baca Juga

Dagestan Resmi Larang Cadar bagi Muslimah Pasca-Serangan Gereja dan Sinagog

Pernyataan Menlu Penny Wong menegaskan, pemerintah tidak menoleransi perilaku diskriminatif di lembaga legislatif, terutama ketika tindakan tersebut menargetkan kelompok minoritas.