Anwar Ibrahim Jadi Perdana Menteri Malaysia, Penantian Panjang yang Terpenuhi
KUALA LUMPUR, iNews.id – Anwar Ibrahim, pemimpin koalisi Pakatan Harapan, terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru atau ke-10, Kamis (24/11/2022). Istana Negara menyatakan, Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah telah menunjuk Anwar sebagai perdana menter dan akan dilantik nati sore sekitar pukuk 17.00 waktu setempat.
Penunjukan Anwar berlangsung alot setelah pemilu Malaysia tak menghasilkan satu pun partai maupun koalisi yang menguasai parlemen Dewan Rakyat. Pada Selasa lalu, Sultan Abdullah memanggil pemimpin koalisi yang memperoleh suara besar, yakni Anwar Ibrahim selaku pemimpin Pakatan Harapan dan Muhyiddin Yassin dari koalisi Perikatan Nasional. Namun Raja dan kedua politisi senior itu tak menemukan kata sepakat.
Ini merupakan penantian panjang bagi pria 75 tahun tersebut untuk menjadi kepala pemerintahan di Malaysia. Pada pemilu ke-14 tahun 2018, koalisi Pakatan Harapan juga menang, namun saat itu dia masih berada di penjara. Alhasil, kursi perdana menteri menjadi milik Mahathir Mohamad yang saat itu bergabung dengan Anwar.
Namun ada perjanjian antara keduanya bahwa Mahathir akan menyerahkan kursi perdana menteri kepada Anwar beberapa tahun kemudian. Janji tinggal janji, Mahathir mengundurkan diri pada 2020 setelah terjadi konflik internal dengan Anwar.
Impian menduduki kursi nomor 1 di Putra Jaya pun kandas. Sejak itu Anwar dan Mahathir terlibat percekcokan saling mengkritik. Mahathir menilai Anwar tak cocok memimpin Malaysia karena tak didukung kelompok Melayu, etnis mayoritas di Malaysia.
Dalam pemilu ke-15 yang berlangsung pada Sabtu (19/11/2022), koalisi Pakatan Harapan meraup 82 kursi di parlemen Dewan Rakyat, sementara Perikatan Nasional 73 kursi. Setiap partai atau koalisi harus memiliki setidaknya 112 dari total 222 kursi parlemen untuk bisa membentuk pemerintahan.
Oleh karena itu keduanya harus menggandeng kelompok lain untuk bisa mendapat jumlah kursi minimal. Namun koalisi Barisan Nasional yang memiliki 30 kursi memutuskan tak mau bergabung dengan keduanya dan memilih menjadi oposisi dalam pemerintahan mendatang. Kondisi ini memicu kebuntuan politik karena tak ada satu pun yang bisa mendapat suara mayoritas di parelemen.
Namun Koalisi Barisan Nasional mengubah haluan pada Kamis, mengisyaratkan akan mendukung Anwar sebagai perdana menteri yang baru. Langkah tersebut membalikkan keputusan bekas koalisi penguasa Negeri Jiran itu yang sebelumnya memutuskan netral.
Koalisi Barisan Nasional menegaskan tidak akan mendukung pemerintah yang dipimpin aliansi mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Kendati demikian, koalisi yang dibentuk oleh UMNO itu juga tidak mengungkapkan secara langsung dukungannya kepada Anwar.
Sebelum ini, Malaysia belum memiliki pemerintahan karena kedua kandidat PM tidak memiliki cukup dukungan untuk mayoritas di parlemen. Akibatnya, parlemen Malaysia hanya diisi kekuatan-kekuatan mengambang yang menyebabkannya terkatung-katung. Kondisi ini belum pernah terjadi sebelumnya di negara tetangga Indonesia itu.
Menghadapi situasi ini, keputusan tetap berada di tangan Sultan Abdullah untuk memutuskan siapa yang menjadi kepala pemerintahan Malaysia selanjutnya.
Editor: Ahmad Islamy Jamil