AS Cari Cara Batasi Pasokan Militer Rusia ke Junta Myanmar

WASHINGTON, iNews.id - Amerika Serikat (AS) terus mencari cara agar Rusia tak dapat memasok senjata ke Myanmar. Di antaranya dengan meningkatkan sanksi yang mempersulit junta memperoleh senjata atau menghasilkan pendapatan.

Hal ini disampaikan Penasihat Departemen Luar Negeri AS, Derek Chollet pada Rabu (1/2/2023) saat berbicara dalam briefing telepon pada peringatan dua tahun kudeta militer Myanmar. 

Baca Juga

Eskalasi Berbahaya, Israel akan Setujui Hampir 2.000 Unit Permukiman di Tepi Barat

Dia berbicara tak lama setelah junta Myanmar memperpanjang keadaan darurat negara itu enam bulan lagi. Pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing juga mengatakan pemilihan multi-partai harus diadakan sesuai keinginan rakyat. Sayang dia tidak memberikan batas waktunya.

Chollet menegaskan kembali posisi pemerintahan Biden. 'Setiap pemilihan yang dipimpin rezim tidak memiliki peluang untuk bebas atau adil'.

Baca Juga

Inggris Jatuhkan Sanksi kepada Individu dan Perusahaan yang Bantu Militer Myanmar

"Pemilihan apa pun tanpa partisipasi penuh rakyat Myanmar akan mewakili upaya telanjang junta untuk mempertahankan kekuasaan," tambahnya.

Ditanya tentang hubungan militer Rusia dengan Myanmar, dia mengatakan, Moskow adalah pemasok militer junta yang paling dapat diandalkan. Sementara junta berada di antara lingkaran pertemanan Rusia yang semakin berkurang setelah invasi ke Ukraina tahun lalu.

Baca Juga

Rezim Myanmar Penjarakan 112 Orang Rohingya karena Alasan Ini

"Ini adalah sesuatu yang sangat kami khawatirkan... karena tentu saja kemampuan militer Rusia digunakan secara langsung untuk melawan rakyat Myanmar," kata Chollet. 

Washington sedang mencari cara untuk membatasi hubungan dua negara itu.

Baca Juga

Presiden Jokowi Kecewa dengan Myanmar: Kita Tak Lihat Komitmen Junta Militer!

AS dan sekutunya memberlakukan sanksi lebih lanjut terhadap Myanmar pada Selasa (31/1/2023) dengan membatasi pejabat energi dan anggota junta.

Para jenderal top negara Asia Tenggara itu memimpin kudeta pada Februari 2021 dan menggulingkan pemerintahan terpilih peraih Nobel Aung San Suu Kyi setelah lima tahun pembagian kekuasaan yang tegang.

Editor: Umaya Khusniah