AS Cemas gara-gara Inggris Izinkan Ukraina Pakai Rudal Storm Shadow Serang Rusia

Rabu, 28 Agustus 2024 - 19:12:00 WIB

Inggris menyatakan mulai memasok rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow ke Ukraina sejak tahun lalu. (Foto: pravda)

WASHINGTON DC, iNews.id – Amerika Serikat khawatir penggunaan rudal Storm Shadow oleh militer Ukraina di Rusia dapat menyebabkan eskalasi konflik kedua negara Slavia itu dan menyeret pasukan AS ke dalamnya. Hal itu diungkapkan surat kabar The Telegraph, dengan mengutip salah seorang sumber Gedung Putih.

Surat kabar itu melaporkan, AS secara pribadi telah menyampaikan keluhannya terhadap pendekatan Inggris dalam menyediakan rudal Storm Shadow ke Ukraina. Banyak keputusan London telah menimbulkan kecemasan di Washington DC, karena para pejabat meyakini bahwa Inggris berusaha mendorong mereka untuk membuat keputusan serupa.

Ahmed Jadi Pahlawan dalam Penembakan Massal Pantai Bondi, Bakal Diberi Uang Rp11,8 Miliar

Pada bulan lalu, Pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Partai Buruh memberikan izin kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menggunakan rudal Storm Shadow di wilayah Rusia. Namun, Kementerian Pertahanan Inggris kemudian tiba-tiba membantah informasi tersebut.

Rabu (14/8/2024) dua pekan lalu, Duta Besar Rusia untuk London, Andrei Kelin, mengatakan kepada kantor berita Sputnik bahwa pernyataan pejabat Inggris tentang penggunaan rudal Storm Shadow sangat simpang siur. Karenanya, hal itu dapat diperlakukan secara berbeda oleh Moskow.

Rusia: AS Perintahkan Penangkapan Pavel Durov demi Kuasai Telegram

Pada pertengahan bulan ini, The Times melaporkan bahwa otoritas Inggris tengah menunggu persetujuan AS untuk mengizinkan Kiev menggunakan rudal Storm Shadow. Akan tetapi, sampai kini, London belum juga menerima persetujuan itu. The Telegraph kemudian melaporkan bahwa AS belum menerima permintaan resmi apa pun dari Pemerintah Inggris terkait itu.

Rusia mengingatkan, pasokan senjata Barat ke Ukraina menghambat penyelesaian konflik dan secara langsung melibatkan negara-negara NATO dalam konflik tersebut.