AS Desak Turki Hentikan Penggalangan Dana untuk Hamas, Sanksi Boikot Mengintai

NEW YORK, iNews.id - Departemen Keuangan Amerika Serikat mendesak Turki menghentikan penggalangan dana untuk pejuang Palestina, Hamas. Turki diancam boikot jika penggalangan dana tidak dihentikan.

Turki dinilai menjadi salah satu sumber dana Hamas. Keuangan Hamas selama ini bergantung dari lembaga donor dari seluruh dunia.

Baca Juga

Turki Buka Koridor Perdagangan Darat Bersejarah ke Yordania dan Suriah, Integrasi Timur Tengah Menguat?

"Kami sangat prihatin dengan kemampuan Hamas untuk terus mengumpulkan dana," kata Wakil Ketua Departemen Keuangan AS Brian Nelson seperti dilansir dari Al Arabiya, Jumat (1/12/2023).

Turki tidak menganggap Hamas sebagai kelompok teroris dan menjadi tuan rumah bagi beberapa anggotanya.

Baca Juga

Israel dan Hamas Sepakat Perpanjang Gencatan Senjata Satu Hari Lagi

Presiden Recep Tayyip Erdogan menyebut Hamas sebagai pejuang kemerdekaan dan mengkritik Israel sebagai negara teroris atas bombardir Gaza dalam beberapa minggu terakhir.

Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, telah memberlakukan sanksi terhadap beberapa perusahaan dan individu Turki dalam upayanya untuk mengurangi pendanaan bagi Hamas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel.

Baca Juga

Gencatan Senjata di Gaza segera Berakhir Siang Ini, Pejuang Hamas Siaga Tinggi

Nelson mengatakan Turki terkait dengan upaya Hamas di masa lalu untuk mengumpulkan dana dari para donatur, portofolio investasi, amal, dan organisasi nirlaba.

"Ada peluang yang cukup bagi Turki untuk menangani masalah ini di bawah otoritas hukum domestiknya sendiri terlepas dari sanksi AS," katanya.

Nelson mengatakan pejabat Turki telah mengingatkannya bahwa Hamas bukan merupakan organisasi teroris yang ditetapkan di negara tersebut, tetapi juga bahwa Turki tidak akan mentolerir pelanggaran hukum domestik termasuk pencucian uang dan pendanaan langsung untuk tindakan kekerasan.

Nelson juga mengangkat kemungkinan sanksi AS lebih lanjut terhadap lembaga amal Turki yang diduga membantu Rusia melanjutkan perdagangan ilegal barang-barang yang dilarang.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq