AS Gelontorkan Lagi Bantuan Militer Rp1,4 Triliun ke Ukraina, Termasuk Rudal Javelin

WASHINGTON DC, iNews.id – Amerika Serikat kembali menggelontorkan bantuan militer tambahan ke Ukraina senilai 100 juta dolar AS (Rp1,4 triliun). Bantuan itu juga mencakup sistem rudal Javelin. 

“(Bantuan keamanan ini) untuk memenuhi kebutuhan mendesak Ukraina akan sistem antitank Javelin tambahan, yang telah disediakan Amerika Serikat ke Ukraina dan mereka telah menggunakannya dengan sangat efektif untuk mempertahankan negara mereka,” kata Juru Bicara Pentagon (Departemen Pertahanan AS), John Kirby, Selasa (5/4/2022) waktu AS.
 
“Ini adalah penarikan keenam peralatan dari inventaris Departemen Pertahanan AS untuk Ukraina sejak Agustus 2021,” ungkapnya.

Baca Juga

Trump Ajukan Cara Damai Israel Lucuti Senjata Hamas di Gaza

Dia menjelaskan, jika digabungkan dengan bantuan militer sebesar 300 juta dolar AS yang diumumkan Pentagon, Jumat (1/4/2022) lalu, total komitmen bantuan keamanan yang dikucurkan Amerika ke Ukraina sudah menembus 2,4 miliar dolar AS sejak awal Biden menjabat. Lebih dari 1,7 miliar dolar AS di antaranya digelontorkan Washington DC sejak awal rencana dan invasi Rusia pada 24 Februari lalu, kata Kirby.

Menurut dia, Amerika Serikat akan terus bekerja sama dengan para mitra di Ukraina.

Baca Juga

India Kutuk Pembantaian Warga Sipil di Bucha, Salahkan Rusia atau Ukraina?

Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan, pengiriman bantuan militer ke Ukraina, khususnya pasokan senjata mematikan oleh Barat, adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Sebab, distribusi senjata itu tidak terkendali dapat menimbulkan ancaman bagi negara-negara lainnya di Eropa. 

Baca Juga

Ukraina Dituding Ciptakan Propaganda Kejahatan Perang untuk Fitnah Rusia

“Pasokan senjata ke Ukraina itu sebuah kesalahan. Dia meningkatkan korban, tetapi tidak memengaruhi hasil operasi khusus Rusia di Ukraina,” kata militer Rusia, seperti dilansir kantor berita Sputnik.

Rusia memulai operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari. Operasi itu sebagai tanggapan atas permintaan Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR) kepada Moskow, agar memberikan mereka perlindungan terhadap serangan intensif oleh pasukan Kiev. DPR dan LPR adalah dua wilayah di Donbas, yang memisahkan diri dari Ukraina.

Baca Juga

Ikuti Langkah Sejumlah Negara Eropa, Denmark Usir Diplomat Rusia 

Para pejabat Rusia mengatakan, tujuan operasi khusus itu adalah untuk demiliterisasi dan de-Nazifikasi Ukraina. Mereka mengklaim warga sipil tidak dalam bahaya akibat operasi itu.

Menanggapi tindakan militer Rusia tersebut, negara-negara Barat meluncurkan kampanye sanksi yang komprehensif terhadap Moskow.

Editor: Ahmad Islamy Jamil