AS Kirim Gugus Tempur Kapal Induk ke Karibia, Venezuela Siap Hadapi

KARAKAS, iNews.id - Ketegangan di kawasan Karibia meningkat tajam setelah Amerika Serikat (AS) mengerahkan gugus tugas tempur kapal induk ke wilayah tersebut. Pemerintah Venezuela menegaskan siap menghadapi setiap bentuk provokasi dan agresi militer dari AS.

Pengiriman gugus tempur itu dipicu oleh klaim pemerintahan Presiden Donald Trump bahwa Venezuela terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba dan mengancam keamanan kawasan. 

Baca Juga

AS Selidiki Apakah Pembunuhan Pejabat Hamas oleh Israel Melanggar Gencatan Senjata Gaza

Langkah itu langsung memicu kecaman keras dari Karakas. Pemerintah Presiden Nicolas Maduro menilai pengerahan kapal perang AS merupakan ancaman paling serius terhadap kedaulatan Venezuela dalam 100 tahun terakhir.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Venezuela Vladimir Padrino menegaskan, militer negaranya siap menghadapi segala bentuk agresi.

Baca Juga

Trump: Amerika Siap Serang Venezuela!

“Angkatan bersenjata kami tidak akan mengizinkan pemerintahan boneka yang tunduk pada kepentingan AS. Venezuela tidak ingin perang, tapi kami siap mempertahankan tanah air,” kata Padrino.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth memerintahkan kapal induk USS Gerald R Ford beserta lima kapal perang destroyer menuju Laut Karibia dalam operasi yang disebut untuk “menangkal aktor ilegal” di Amerika Latin.

Baca Juga

Trump Ingin Gulingkan Presiden Venezuela Maduro lewat Perang terhadap Narkoba?

“Peningkatan kehadiran pasukan AS di Karibia akan memperkuat kemampuan untuk mendeteksi dan menghentikan aktivitas ilegal yang mengancam keamanan Amerika Serikat,” ujar Juru Bicara Pentagon, Sean Parnell.

AS kini telah menempatkan lebih dari 6.000 marinir dan personel AL di delapan kapal perang yang beroperasi di sekitar Karibia, ditambah sekitar 4.500 personel lain.

Sementara itu, pengamat menilai alasan AS soal perang melawan narkoba hanyalah dalih untuk menekan pemerintahan Maduro dan memperkuat pengaruh militer AS di Amerika Latin. 

PBB dan sejumlah pakar hukum internasional bahkan menilai tindakan militer sepihak AS di kawasan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional.

Editor: Anton Suhartono