AS Prihatin dengan KUHP Baru Indonesia, Sampai Surati Jokowi Segala

WASHINGTON DC, iNews.id – Amerika Serikat memiliki kekhawatiran dengan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru. UU itu disahkan pada akhir tahun lalu.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan, kekhawatiran itu telah disampaikan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pembicaraan via telepon, Kamis (16/2/2023) lalu.

Baca Juga

168 Dokter Diwisuda di Rumah Sakit Al-Shifa Gaza di Tengah Reruntuhan Perang

“Menlu Blinken menyampaikan keprihatinan AS mengenai pasal-pasal tertentu dari hukum pidana baru di Indonesia,” ungkap Juru Bicara Deplu AS Ned Price melalui situs web kantornya, akhir pekan ini.

Selain Blinken, empat senator AS juga turut memprotes KUHP anyar tersebut dengan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat tertanggal 1 Februari 2023 itu ditandatangani Senator Edward Markey, Tammy Baldwin, Tammy Duckworth, dan Cory Booker.

Baca Juga

Pemerintah Diminta Gencarkan Sosialisasi KUHP Baru untuk Hindari Kesalahan Persepsi

“Kami menulis surat ini kepada Anda dengan keprihatinan mendalam tentang hukum pidana baru yang disahkan DPR pada 6 Desember 2022,” kata mereka dalam surat itu, yang salinannya dipublikasikan di situs web Senat AS.

Mereka menyoroti beberapa pasal, termasuk yang terkait dengan hak asasi manusia, terutama yang menyangkut hak kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Baca Juga

Presiden Jokowi Resmi Teken UU KUHP, Mulai Berlaku pada 2026

KUHP baru Indonesia itu dinilai memuat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk membatasi kebebasan media. Termasuk dalam hal itu adalah soal kriminalisasi atas penyiaran berita yang belum diverifikasi dan undang-undang pencemaran nama baik.

Mereka menilai pasal-pasal tersebut akan memudahkan pihak berwenang mengadili orang-orang yang mengkritik pemerintah.

Baca Juga

Jaksa Agung Minta Jajarannya Pelajari Setiap Pasal Baru di KUHP dengan Teliti

Para senator AS itu juga menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap aturan yang dapat mengkriminalisasi sosialisasi penggunaan kontrasepsi dan aborsi, yang mereka nilai melanggar hak privasi jutaan orang.

Baca Juga

Pemerintah Indonesia Panggil Perwakilan PBB terkait Pernyataan soal UU KUHP

Tak hanya soal HAM, mereka AS juga menilai kemungkinan KUHP baru berdampak bagi perekonomian Indonesia.

Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Kim pada acara “US-Indonesia Investment Summit” mengatakan bahwa mengkriminalisasi keputusan pribadi setiap individu akan menjadi pertimbangan besar bagi perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi di Indonesia. “Hasil (pelaksanaan KUHP baru) dapat mengurangi investasi asing, pariwisata, dan perjalanan,” katanya.

Para senator AS itu juga mengatakan mereka meminta Presiden RI untuk mempertimbangkan kembali pasal-pasal tertentu dalam KUHP yang baru tersebut. “... dan memastikan setiap pasal... konsisten dengan kewajiban Indonesia dalam mematuhi HAM internasional dan prinsip-prinsip konstitusionalnya sendiri,” kata mereka dalam surat tersebut.

Editor: Ahmad Islamy Jamil