AS Tinjau Ulang Bantuan ke Myanmar Pascakudeta, Kecuali Bantuan untuk Rohingya

WASHINGTON DC, iNews.id – Amerika Serikat akan meninjau ulang bantuan luar negerinya ke Myanmar. Langkah itu diambil setelah Washington DC memutuskan peristiwa pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Myanmar pada awal minggu ini sebagai kudeta.

Presiden AS Joe Biden mengancam akan memberikan sanksi baru terhadap para jenderal yang merebut kekuasaan di Myanmar. Tak hanya melakukan kudeta, militer di negara Asia Tenggara itu juga menahan para pemimpin terpilih hasil pemilu, termasuk peraih Nobel Aung San Suu Kyi, Senin (1/2/2021) pagi.

Baca Juga

Pernah Kirim Drone ke Korea Utara, Mantan Presiden Korea Selatan Ini Didakwa Menguntungkan Musuh

Amerika Serikat sampai sejauh ini belum melakukan kontak langsung dengan para pemimpin kudeta di Myanmar atau para pemimpin pemerintah sipil yang digulingkan.

Atas permintaan Gedung Putih, perwira tinggi Angkatan Darat AS, Jenderal Mark Milley, sudah berusaha menelepon militer Myanmar pascakudeta. Sayangnya, dia belum dapat terhubung dengan mereka, kata seorang pejabat AS, Selasa (2/2/2021).

Baca Juga

Media China Sebut Apa yang Terjadi di Myanmar Reshuffle Kabinet, bukan Kudeta

Di bawah hukum AS, peristiwa kudeta di suatu negara secara otomatis membatasi bantuan AS kepada negara yang bersangkutan.

Kudeta Myanmar menjadi pukulan signifikan bagi pemerintahan Biden dan upayanya untuk membentuk kebijakan Asia-Pasifik yang kuat untuk melawan China. Padahal, banyak anggota tim kebijakan Asia Biden adalah orang-orang sukses di masa pemerintahan Presiden Barack Obama.

Baca Juga

Jepang: Hati-Hati, Kudeta Militer Myanmar Bisa Perkuat Pengaruh China di Asia Tenggara

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan, negaranya memberikan hampir 135 juta dolar AS bantuan bilateral kepada Myanmar pada 2020. Namun, hanya “sebagian kecil” dari bantuan itu yang langsung diberikan kepada Pemerintah Myanmar.

Menurut dia, para pejabat AS sedang meninjau ulang bantuan itu. Akan tetapi, bantuan kemanusiaan, termasuk bantuan untuk kaum minoritas Muslim Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan di Myanmar, serta program-program yang mempromosikan demokrasi atau menguntungkan masyarakat sipil, akan terus berlanjut.

Baca Juga

Kudeta Myanmar, Keberadaan dan Kondisi Aung San Suu Kyi Masih Misterius

“Perhatian pertama kami saat kami melakukan peninjauan itu adalah untuk memastikan bahwa kami tidak melakukan apa pun yang akan memengaruhi orang-orang Burma yang telah lama menderita, termasuk Rohingya,” kata Price dalam sebuah penjelasan singkat, dikutip Reuters, Rabu (3/2/2021).

Para pejabat AS dilaporkan juga tengah meninjau sanksi terhadap para pemimpin militer Myanmar dan berbagai perusahaan yang terkait dengan mereka.

Pejabat Departemen Luar Negeri AS sudah memberikan pengarahan kepada staf dari komite hubungan luar negeri di DPR dan Senat AS pada Senin kemarin. Pengarahan itu terkait dengan situasi di Myanmar. Akan tetapi, tidak ada pembahasan soal sanksi baru, menurut sejumlah sumber yang mengetahui masalah itu kepada Reuters.

Pejabat AS juga mencoba untuk bekerja dengan sekutu Eropa dan Asia yang memiliki kontak dengan militer Myanmar. Akan tetapi, upaya tersebut juga tidak membuat banyak kemajuan sejauh ini, kata seorang anggota parlemen AS.

Pemimpin Senat Republik Mitch McConnell, yang memiliki hubungan dekat dengan Suu Kyi, mengatakan, pada Senin lalu dia telah berbicara dengan Biden dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken tentang situasi di Myanmar. Dia juga mendesak Pemerintah AS untuk membebankan biaya yang signifikan pada militer Myanmar atas serangan mereka terhadap demokrasi.

Editor: Ahmad Islamy Jamil