AS Veto Resolusi Gencatan Senjata Gaza, Indonesia Desak Tanggung Jawab DK PBB

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Indonesia menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi untuk mendorong gencatan senjata permanen di Jalur Gaza. Dewan Keamanan PBB menggelar pemungutan suara pada Rabu (4/6/2025) di Markas Besar PBB, New York, untuk mengadopsi resolusi yang diajukan 10 negara terpilih anggota tidak tetap PBB (E10).

"Indonesia menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan/DK PBB dalam mengesahkan rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza dan kelancaran penyaluran bantuan kemanusiaan," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) di akun media sosial X, Kamis (5/6/2025).

Pentagon Rilis Rekaman Serangan Balas Dendam di Suriah

Indonesia juga menekankan pentingnya aksi bersama dari komunitas internasional untuk menegakkan hukum humaniter internasional dan memberikan perlindungan terhadap rakyat sipil, khususnya perempuan dan anak-anak, di Gaza.

Selain itu Indonesia menyerukan anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi tanggung jawab moral dan politik dalam menghentikan kebiadaban Israel di Gaza.

Veto Resolusi Gencatan Senjata Gaza, AS Jadi Bulan-bulanan di Dewan Keamanan PBB

dalam menghentikan pelanggaran yang terus dilakukan Israel serta mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Gaza serta seluruh wilayah pendudukan Palestina.

"Indonesia menyerukan, khususnya anggota tetap DK PBB, untuk memenuhi tanggung jawab moral dan politik untuk menghentikan pelanggaran yang terus dilakukan Israel, mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Gaza serta seluruh Wilayah Pendudukan Palestina," demikian isi pernyataan.

AS Veto Resolusi PBB Dorong Gencatan Senjata, Israel Makin Bebas Bunuh Warga Gaza

Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi resolusi gencatan senjata di Gaza karena diveto Amerika Serikat (AS). Hanya AS, dari seluruh anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan PBB berjumlah 15, yang menolak resolusi tersebut. Jika satu saja negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB menggunakan hak veto, maka resolusi tersebut tak bisa diadopsi.

Slovenia, selaku pemimpin Dewan Keamanan PBB bulan ini, mengungkapkan kegeramannya atas sikap AS tersebut.

"Kami tidak pernah bermaksud untuk memprovokasi veto," kata Duta Besar (Dubes) Slovenia untuk PBB, Samuel Zbogar.

Menurut Zbogar, negaranya menyadari adanya sikap berbeda di dalam Dewan Keamanan. Namun dia menyayangkan sikap berbeda tersebut meski draf hanya berfokus pada satu tujuan, yakni membela kemanusiaan.

"Membuat warga sipil kelaparan dan menimbulkan penderitaan sangat besar adalah tidak manusiawi dan melanggar hukum internasional. Tidak ada satu pun tujuan perang yang bisa membenarkan tindakan seperti itu," katanya.

Resolusi ini juga mencerminkan dukungan kuat dari negara anggota PBB terhadap upaya organisasi perdamaian dunia dan mitra kemanusiaannya itu untuk mengirim bantuan ke Gaza, sesuai prinsip-prinsip kemanusiaan.

"Sudah cukup penderitaan warga sipil. Sudah cukup makanan digunakan sebagai senjata. Sudah cukup," ujarnya, menegaskan.

Dubes Aljazair untuk PBB Amar Bendjama menyebut resolusi yang diveto AS sebagai kehendak kolektif seluruh dunia, utara dan selatan, timur dan barat.

Menurut Bendjama, Israel leluasa melakukan kebiadaban di Gaza karena merasa terlindungi oleh AS.

Dubes China untuk PBB, Fu Cong, mengatakan negaranya sangat kecewa dengan hasil tersebut.

"AS sekali lagi menyalahgunakan hak vetonya, memadamkan secercah harapan bagi rakyat Gaza dan terus membiarkan lebih dari 2 juta orang dalam kegelapan. Di mana keadilan dan kewajaran?" ujar Fu.

Dia lalu mendesak AS untuk meninggalkan kalkulasi politik dan mendukung tindakan konkret seraya bertekad untuk bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mengakhiri penderitaan di Gaza.

Dubes Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia juga mengecam veto tersebut seraya berterima kasih kepada anggota terpilih atas draf resolusi yang sangat tepat waktu dan bermanfaat.

Dia menegaskan hasil pemungutan suara menunjukkan siapa yang benar-benar menginginkan perdamaian di Timur Tengah dan siapa yang ingin terus memainkan permainan politik.

Selanjutnya Dubes Pakistan Asim Iftikhar Ahmad menggambarkan pemungutan suara tersebut sebagai titik terendah dalam sejarah Dewan Keamanan.

Sidang pada Rabu, kata dia, akan dikenang sebagai keterlibatan dan lampu hijau untuk berlanjutnya pembantaian warga Gaza.

"Veto yang diberikan hari ini mengirimkan pesan yang sangat berbahaya bahwa nyawa lebih dari 2 juta warga Palestina, yang dikepung, kelaparan, dan dibombardir tanpa henti, bisa diabaikan," katanya.

"Ini bukan lagi krisis kemanusiaan. Ini adalah keruntuhan kemanusiaan dan hukum internasional dan semua yang seharusnya diperjuangkan Dewan," ujarnya, menegaskan.

Dubes Inggris Barbara Woodward menegaskan bahwa situasi buruk di Gaza harus diakhiri.

Pembatasan bantuan yang ketat oleh Israel tidak bisa dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif.

"Pemerintah Israel mengatakan telah membuka akses bantuan dengan sistem baru, namun warga Palestina, yang putus asa untuk memberi makan keluarga mereka, terbunuh saat mereka mencoba mencapai lokasi bantuan yang diizinkan oleh Israel. Ini tidak manusiawi," ujarnya.

Selanjutnya Dubes Denmark Christina Markus Lassen mengatakan negaranya ikut mensponsori resolusi tersebut yakin sudah saatnya Dewan Keamanan berbicara dengan satu suara.

Editor: Anton Suhartono