AS Veto Resolusi PBB soal Gencatan Senjata Gaza, Begini Sindiran Menohok China dan Rusia

NEW YORK, iNews.id – Amerika Serikat (AS) kembali menjadi pusat sorotan dan kecaman dunia internasional setelah menggunakan hak vetonya terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza. '

Dalam sidang di Markas Besar PBB, New York, pada Rabu (4/6/2025), AS menjadi satu-satunya negara dari 15 anggota DK PBB yang menolak rancangan resolusi tersebut dan menggunakan hak vetonya.

Baca Juga

Dampak Penutupan Pemerintah AS Jauh Lebih Parah dari Perkirakan

Draf resolusi yang diajukan oleh 10 anggota tidak tetap DK PBB (E10) itu mendapat dukungan dari 14 negara, bahkan Inggris dan Prancis ukut mendukung. Namun karena veto dari satu anggota tetap cukup untuk menggagalkan sebuah resolusi, sikap AS otomatis membatalkan adopsi dokumen penting yang disebut mewakili suara hati nurani dunia.

Kecaman dan Sindiran Mengalir Deras

Duta Besar (Dubes) China untuk PBB, Fu Cong, tidak bisa menutupi kekecewaannya. Ia menyebut tindakan AS sebagai penyalahgunaan hak veto yang berulang.

Baca Juga

AS Veto Resolusi PBB Dorong Gencatan Senjata, Israel Makin Bebas Bunuh Warga Gaza

“AS sekali lagi menyalahgunakan hak vetonya, memadamkan secercah harapan bagi rakyat Gaza dan terus membiarkan lebih dari 2 juta orang dalam kegelapan. Di mana keadilan dan kewajaran?” ujar Fu, seperti dikutip dari Anadolu.

China mendesak AS untuk meninggalkan kalkulasi politik sempit dan segera mendukung langkah konkret guna mengakhiri penderitaan rakyat Gaza.

Baca Juga

Sosok Amer Mansour Al Gaddafi, Sempat Ditolak Naik Pesawat Haji hingga Muncul Keajaiban

Nada keras juga disampaikan Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, yang menyebut hasil pemungutan suara tersebut sebagai cermin siapa yang benar-benar menginginkan perdamaian di Timur Tengah, dan siapa yang terus bermain politik dengan nyawa manusia.

"Kami berterima kasih kepada E10 atas resolusi yang sangat tepat waktu dan bermanfaat ini," ujarnya.

Slovenia, selaku pemimpin Dewan Keamanan PBB bulan ini, mengungkapkan kegeramannya atas sikap AS tersebut.

"Kami tidak pernah bermaksud untuk memprovokasi veto," kata Duta Besar Slovenia untuk PBB, Samuel Zbogar.

Menurut dia, negaranya menyadari adanya sikap berbeda di dalam Dewan Keamanan. Namun dia menyayangkan sikap berbeda tersebut meski draf hanya berfokus pada satu tujuan, yakni membela kemanusiaan.

"Membuat warga sipil kelaparan dan menimbulkan penderitaan sangat besar adalah tidak manusiawi dan melanggar hukum internasional. Tidak ada satu pun tujuan perang yang bisa membenarkan tindakan seperti itu," ujarnya.

Dubes Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, menyampaikan kekecewaannya terhadap veto AS. Ia menyebut draf tersebut sebagai "kompas sejati hati nurani dunia" dan mencerminkan kehendak kolektif dari negara-negara di seluruh penjuru bumi.

"Israel bisa terus melakukan kebiadaban di Gaza karena merasa mendapat perlindungan dari AS," ujarnya dengan nada tajam.

Titik Terendah Dewan Keamanan PBB

Kecaman tak hanya datang dari negara-negara besar. Dubes Pakistan untuk PBB, Asim Iftikhar Ahmad, menggambarkan momen tersebut sebagai titik terendah dalam sejarah Dewan Keamanan.

“Veto hari ini mengirimkan pesan sangat berbahaya bahwa nyawa lebih dari 2 juta warga Palestina yang terkepung, kelaparan, dan dibombardir bisa diabaikan begitu saja,” tegasnya.

Ia menyebut situasi di Gaza bukan lagi krisis kemanusiaan, melainkan keruntuhan total atas kemanusiaan dan hukum internasional.

Kritik dari Sekutu AS

Bahkan negara-negara sekutu AS seperti Inggris dan Denmark ikut menyuarakan keprihatinan. Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, menilai tindakan Israel yang membatasi bantuan kemanusiaan sebagai tidak proporsional dan tidak manusiawi.

“Rakyat Palestina yang putus asa untuk memberi makan keluarga mereka, terbunuh saat mencoba mencapai lokasi bantuan. Ini tidak bisa dibenarkan,” katanya.

Senada, Dubes Denmark Christina Markus Lassen menegaskan bahwa sudah saatnya DK PBB bersuara bulat. Denmark termasuk salah satu negara sponsor resolusi tersebut.

Editor: Anton Suhartono