ASEAN Akhirnya Tunjuk Menlu Brunei Erywan Yusof Utusan Khusus untuk Myanmar

JAKARTA, iNews.id - Para menteri luar negeri ASEAN, Rabu (4/8/2021), sepakat menunjuk Menlu Brunei Darussalam Erywan Yusof sebagai utusan khusus untuk Myanmar. Empat sumber diplomatik di ASEAN memastikan penunjukan tersebut kepada Reuters.

Erywan bertugas untuk membantu menengahi konflik di Myanmar, menghentikan kekerasan, serta memulihkan kondisi pasca penggulingan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. 

Baca Juga

Meski Selalu Dikawal 2 Penjaga dan Memiliki Sel Terpisah, Sarkozy Sebut Kehidupan di Penjara seperti Mimpi Buruk

Ini mengakhiri perdebatan selama beberapa bulan di internal ASEAN yang terpecah mengenai sosok yang tepat untuk menjadi utusan bagi Myanmar.

Pemerintahan junta Myanmar berharap mantan Wakil Menteri Luar Negeri Thailand Virasakdi Futrakul yang mengisi posisi tersebut. Keinginan Myanmar itu membuat penunjukan Erywan yang sejak awal disepakati ASEAN menjadi tertunda.

Baca Juga

Junta Militer Myanmar Janji Segera Gelar Pemilu, Siap Bekerja Sama dengan ASEAN

Pemerintahan junta yang dipimpin Perdana Menteri Min Aung Hlaing memiliki hubungan dekat dengan Thailand.

Jenderal Min Aung Hlaing sebelumnya berjanji segera menggelar pemilihan umum (pemilu) dalam 2 tahun setelah memperpanjang keadaan darurat. Pemerintahannya juga siap bekerja sama dengan utusan khusus yang ditunjuk ASEAN. 

Baca Juga

Sadis! Junta Militer Myanmar Disebut Gunakan Pandemi Covid untuk Habisi Lawan Politik

“Myanmar siap bekerja sama dengan ASEAN dalam kerangka ASEAN termasuk dialog dengan Utusan Khusus untuk Myanmar,” kata Min Aung Hlaing, pada Minggu (1/8/2021).

Komisi pemilihan umum bentukan junta militer membatalkan hasil pemilu November 2020 yang dimenangkan partai yang dimpimpin Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) atas tuduhan kecurangan. Ini juga yang menjadi alasan militer menggulingkan Suu Kyi.

Sejak itu muncul perlawanan dari masyarakat di penjuru Myanmar serta kelompok etnis minoritas di perbatasan yang menentang pemerinahan junta. Menurut data kelompok hak sipil Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, hampir 1.000 orang tewas sejak kudeta dan lebih dari 6.000 lainnya ditangkap.

Editor: Anton Suhartono