ASEAN Tetap Dukung Upaya Damai di Myanmar meski Kecewa denga Junta
JAKARTA, iNews.id - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tetap berkomitmen pada rencana perdamaian yang disepakati dengan penguasa militer Myanmar. Perwakilan dari Myanmar tidak hadir dalam pertemuan ASEAN ini.
Pertemuan khusus para menteri luar negeri Asia Tenggara itu diadakan di Jakarta, Kamis (27/10/2022). Dalam pertemuan ini, para anggota ASEAN membahas rencana perdamaian Myanmar yang terhenti.
Sebelumnya, para jenderal Myanmar telah dilarang hadir dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN sejak tahun lalu. Saat itu, tentara menggulingkan pemerintah terpilih pemenang Nobel, Aung San Suu Kyi
Militer Myanmar juga menahan Suu Kyi dan ribuan aktivis. Tentara juga meluncurkan tindakan keras mematikan yang telah menimbulkan gerakan perlawanan bersenjata di negara tersebut.
ASEAN menilai, Junta tidak berbuat banyak untuk menghormati komitmennya terhadap apa yang disebut 'konsensus perdamaian lima poin' yang disepakati dengan kelompok itu tahun lalu. Hal itu memicu frustrasi yang berkembang di antara beberapa anggota.
Konsensus lima poin di antaranya penghentian segera kekerasan, memulai dialog menuju kesepakatan damai. Selanjutnya memungkinkan utusan ketua ASEAN untuk memfasilitasi mediasi dan memunginkan bagi ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan.
Para menteri luar negeri dan perwakilan ASEAN telah sepakat bahwa blok itu harus lebih bertekad untuk membawa solusi damai di Myanmar sesegera mungkin. Mereka menilai, situasi Myanmar tetap kritis dan rapuh.
"Para menteri luar negeri menyatakan keprihatinan dan kekecewaan atas tidak ada kemajuan signifikan dalam implementasi konsensus lima poin," kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam konferensi pers setelah pertemuan.
Beberapa pekan terakhir, dunia telah menyaksikan beberapa insiden paling berdarah di Myanmar. Di antaranya pengeboman penjara terbesar Myanmar dan serangan udara di Negara Bagian Kachin yang menurut media lokal menewaskan sedikitnya 50 orang.
"Tindakan kekerasan harus segera dihentikan. Dan Indonesia telah menyebutkan bahwa permintaan ini harus segera disampaikan kepada Tatmadaw (militer Myanmar)," kata Retno.
ASEAN telah lama memiliki kebijakan non-intervensi dalam urusan kedaulatan anggota. Namun beberapa negara telah menyerukan agar blok tersebut lebih berani dalam mengambil tindakan terhadap junta.
Editor: Umaya Khusniah