Aung San Suu Kyi Dikudeta, Negara-Negara ASEAN Ini Tegaskan Tak Campuri Urusan Dalam Negeri Myanmar

JAKARTA, iNews.id - Negara-negara ASEAN mengomentari kudeta militer terhadap pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Beberapa negara bersikap tak akan mencampuri urusan dalam negeri Myanmar.

Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan menegaskan, perebutan kekuasaan oleh militer sebagai masalah dalam negeri Myanmar.

Baca Juga

Polusi Udara Melanda New Delhi, Warga Serukan Demonstrasi Massal

"Itu urusan dalam negeri mereka," kata Prawit, singkat, dikutip dari Reuters, Senin (1/2/2021).

Sikap senada disampaikan pemimpin Kamboja Hun Sen. Dia menolak berkomentar lebih lanjut selain mengatakan kudeta merupakan urusan dalam negeri Myanmar.

Baca Juga

Aung San Suu Kyi Ditangkap, Menlu AS dan Sekjen PBB Desak Militer Myanmar Hormati Keinginan Rakyat

"Kamboja sama sekali tidak mengomentari urusan dalam negeri negara mana pun, baik dalam kerangka ASEAN maupun negara lain," ujarnya.

Filipina lebih memprioritaskan keselamatan warganya yang kini berada di Myanmar. 

Baca Juga

Situasi Myanmar Memanas, Militer Ingatkan Kedubes Asing Tak Bikin Asumsi Sembarangan

Juru bicara presiden Harry Roque menilai, gejolak politik di Myanmar sebagai masalah internal dan Filipina tak akan mencampurinya.

"Yang penting adalah keselamatan warga kami di Myanmar," tuturnya.

Sementara itu Singapura menyampaikan keprihatinan yang besar atas situasi di Myanmar serta mendesak semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan cara-cara yang damai.

"Singapura mengungkapkan keprihatinan yang besar tentang situasi terbaru di Myanmar. Kami memantau situasi dengan cermat dan berharap semua pihak yang terlibat menahan diri, melakukan dialog, dan mengupayakan hasil yang positif dan damai," demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Singapura.

Indonesia juga menyampaikan keprihatinan atas perkembangan politik di Myanmar. Pemerintah juga menggarisbawahi perselisihan terkait hasil pemilu agar diselesaikan sesuai dengan aturan hukum.

"Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional," kata kemlu.

Editor: Anton Suhartono