Belanda Sebut Perlakuan China terhadap Muslim Uighur Genosida

AMSTERDAM, iNews.id - Parlemen Belanda menyampaikan mosi yang menyebutkan perlakuan China terhadap muslim Uighur di Xinjiang merupakan genosida. Belanda menjadi negara Eropa pertama yang mengumumkan genosida atas muslim Uighur.

"Sebuah genosida terhadap minoritas Uighur sedang terjadi di China," demikian isi mosi parlemen Belanda, yang tidak secara langsung menyebutkan pemerintah China bertanggung jawab.

Baca Juga

Jenderal Israel yang Bocorkan Video Penyiksaan Tahanan Palestina Mencoba Bunuh Diri

Mosi itu didasarkan atas Resolusi PBB Nomor 260 atau dikenal dengan Konvensi Genosida. Disebutkan, China melakukan tindakan yang dimaksudkan dalam konvensi, yakni mencegah orang melahirkan (sterilisasi) serta mendirikan kamp-kamp hukuman.

Namun tak semua kubu di parlemen Belanda mendukung mosi itu. Tentangan justru datang dari Partai VVD tempat Perdana Menteri Mark Rutte bernaung.

Baca Juga

Parlemen Kanada Nyatakan Ada Genosida Muslim Uighur di Xinjiang, China Bereaksi

Sementara itu Kedutaan Besar China di Den Haag mengecam mosi tersebut dengan menyatakan, setiap kesimpulan genosida di Xinjiang merupakan kebohongan. Mereka juga menuduh parlemen Belanda dengan sengaja mencoreng negara serta mencampuri urusan dalam negeri China.

Baca Juga

Inggris Serukan PBB Selidiki Pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur

Pada awal pekan ini, Kanada mengeluarkan resolusi yang memberi label perlakuan China terhadap muslim Uighur sebagai genosida.

Aktivis dan pakar hak asasi manusia (HAM) PBB mengatakan, setidaknya 1 juta muslim Uighur ditahan di kamp-kamp di wilayah terpencil Xinjiang. Para aktivis HAM serta politisi negara Barat menuduh China menyiksa, mensterilkan untuk mencegah kelahiran, serta menerapkan kerja paksa terhadap para tahanan.

Baca Juga

Joe Biden Peringatkan China Akan Bayar Mahal atas Pelanggaran terhadap Muslim Uighur

China menyangkal adanya pelanggaran HAM di Xinjiang dan mengatakan kamp-kamp itu menyediakan pelatihan kejuruan serta sebagai upaya melawan ekstremisme.

Editor: Anton Suhartono