Benjamin Netanyahu Terpilih sebagai PM Israel, Palestina Terancam!
TEL AVIV, iNews.id - Benjamin Netanyahu akan menjadi perdana menteri Israel berikutnya, berdasasrkan penghitungan hasil pemilu, Kamis (3/11/2022). Partainya, Likud, memenangkan 31 kursi parlemen.
Di atas kertas, dia bersama koalisi dari kelompok ultranasionalis dan agama sudah mengumpulkan 64 kursi dari total 120 di parlemen Kneseet. Jumlah itu sudah cukup untuk membentuk pemerintahan. Sementara pesaingnya, Yair Lapid, bersama koalisinya dari kelompok tengah hanya mendapat 51 kursi.
Kemenangan Netanyahu dianggap sebagai jawaban atas kebuntuan politik Israel sejak beberapa tahun. Israel menggelar lima kali pemilu dalam 4 tahun terakhir karena tak ada kelompok politik yang dominan di parlemen.
Meski demikian Presiden Isaac Herzog masih memberi Netanyahu waktu untuk membentuk pemerintahan, yang mungkin akan memakan waktu beberapa pekan. Netanyahu harus bisa meyakinkan mitra koalisinya untuk bergabung. Ini akan mengamankan pemerintahannya dari mosi tidak percaya.
Netanyahu merupakan perdana menteri terlama yang menjabat di Israel yakni lebih dari 15 tahun. Jabatan terakhirnya sebagai PM adalah Mei 2021. Saat itu dia dikalahkan mantan ajudannya, Naftali Bennett, yang bergabung dengan Lapid membentuk koalisi dengan kemenangan sangat tipis di Knesset.
Kemenangan Netanyahu dan koalisi sayap kanannya kali ini dianggap sebagai kembalinya kelompok Yahudi ekstrem di pemerintahan.
"Waktunya telah tiba untuk menegakkan ketertiban di sini. Waktunya telah tiba untuk menjadi tuan tanah," kata Itamar Ben-Gvir, pemimpin Partai Zionisme Religius, sekutu dekat Likud.
Dia merujuk pada kekerasan di Tepi Barat antara pasukan keamanan Zionis dengan warga Palestina.
Laporan media Israel mengungkap, pemerintah baru mungkin akan terbentuk pada pertengahan November. Seharusnya tak ada masalah karena koalisi Netanyahu unggul beberapa suara di parlemen dibandingkan pesaingnya. Ini berbeda dengan koalisi sebelumnya di bawah pemerintahan Yair Lapid yang hanya selisih satu suara, membuka peluang terhadap mosi tidak percaya.
Neyanyahu belum secara resmi memulai pembicaraan dengan koalisi untuk membentuk pemerintahan, termasuk partainya Ben-Gvir. Kelompok ini sangat keras menentang usulan perdamaian dengan Palestina. Pengaruh Ben-Gvir di pemerintahan Israel menimbulkan kekhawatiran bagi ssekitar 21 persen masyarakat minoritas Arab dan Yahudi kiri-tengah.
Sementara itu Amerika Serikat (AS) masih menunggu pembentukan koalisi baru Israel.
“Kami berharap semua pejabat pemerintah Israel akan terus berbagi nilai-nilai masyarakat yang terbuka dan demokratis, termasuk toleransi dan rasa hormat terhadap semua masyarakat sipil, terutama kepada kelompok minoritas,” kata seorang juru bicara Kemlu AS.
Editor: Anton Suhartono